Jambi (Antaranews Jambi) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar optimistis pemerintahan yang dipimpinnya mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jambi untuk tahun anggaran 2017.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2017, di Kantor BPK Perwakilan Jambi, Rabu.
"Kita tetap optimistis mendapatkan WTP dan itu yang kita kejar, sebelumnya juga lima kali berturut-turut kita meraih WTP," kata Fachrori.
Dikatakannya, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait dengan hasil pemeriksaan anggaran 2017 oleh BPK, untuk itu dia menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja serta dapat segera menyelesaikan administrasi secara baik.
"Kepala OPD tetap berada di tempat untuk membenahi serta melengkapi kekurangan administrasi tersebut," tegasnya.
Fachrori juga mengakui aset SMA/SMK dan dana BOS yang salah satu temuan dalam pemeriksaan BPK, yang dulunya di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun itu tetap akan dibenahi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto mengatakan terkait temuan dana BOS termasuk temuan aset SMA/SMK se-Provinsi Jambi itu, kendalanya disebabkan adanya peralihan kewenangan sehingga membutuhkan waktu lama mengumpulkan data.
"Awalnya tidak menyangka bahwa dana BOS itu merupakan salah satu objek pemeriksaan, sementara kewenangan provinsi baru masuk di 2017 ini, artinya surat pertanggungjawabannya masih berada di kabupaten/kota yang berada di sekolah-sekolah," kata Sekda.
Menurutnya butuh waktu untuk dapat melengkapi temuan dana BOS dari kabupaten/kota tersebut. Namun pihaknya akan memenuhi itu.
"Minggu pertama April kemarin kita sudah mendapatkan data dari sekolah dan sudah disampaikan, tapi ternyata menurut BPK masih ada lagi yakni data penyerahan asset SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi," katanya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2017, di Kantor BPK Perwakilan Jambi, Rabu.
"Kita tetap optimistis mendapatkan WTP dan itu yang kita kejar, sebelumnya juga lima kali berturut-turut kita meraih WTP," kata Fachrori.
Dikatakannya, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait dengan hasil pemeriksaan anggaran 2017 oleh BPK, untuk itu dia menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja serta dapat segera menyelesaikan administrasi secara baik.
"Kepala OPD tetap berada di tempat untuk membenahi serta melengkapi kekurangan administrasi tersebut," tegasnya.
Fachrori juga mengakui aset SMA/SMK dan dana BOS yang salah satu temuan dalam pemeriksaan BPK, yang dulunya di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun itu tetap akan dibenahi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto mengatakan terkait temuan dana BOS termasuk temuan aset SMA/SMK se-Provinsi Jambi itu, kendalanya disebabkan adanya peralihan kewenangan sehingga membutuhkan waktu lama mengumpulkan data.
"Awalnya tidak menyangka bahwa dana BOS itu merupakan salah satu objek pemeriksaan, sementara kewenangan provinsi baru masuk di 2017 ini, artinya surat pertanggungjawabannya masih berada di kabupaten/kota yang berada di sekolah-sekolah," kata Sekda.
Menurutnya butuh waktu untuk dapat melengkapi temuan dana BOS dari kabupaten/kota tersebut. Namun pihaknya akan memenuhi itu.
"Minggu pertama April kemarin kita sudah mendapatkan data dari sekolah dan sudah disampaikan, tapi ternyata menurut BPK masih ada lagi yakni data penyerahan asset SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi," katanya.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018