Jambi (Antaranews Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
"Opini WTP yang kita raih ini merupakan WTP untuk ke-enam kalinya. Upaya dalam mencapai dan mempertahankan opini yang terbaik ini akan menjadi modal besar bagi pemprov dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Selasa.
Saat menerima penghargaan atas opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 di Auditorium rumah dinas Gubernur Jambi itu, Fachrori berharap pengelolaan keuangan dan aset terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik lagi, yang juga mendukung terwujudya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Menurutnya capaian opini WTP terhadap laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Dia menjelaskan, dalam memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang undangan.
"Opini WTP yang kita raih ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Ini terbukti dari 11 kabupaten/kota hanya dua kabupaten yang belum memperoleh opini WTP dan saya harap kedua kabupaten itu bisa berusaha lebih keras lagi sehingga tahun berikutnya bisa mendapatkan opini WTP," ujarnya.
Selain itu, Fachrori juga mengatakan harus ada sinergi yang baik antar pemprov dan pemkab/pemkot untuk menghadapi isu-isu strategis terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik serta Dana Desa.
"Berbagai masalah yang terjadi harus disampaikan, butuh masukan dan kontribusi pemikiran dari setiap kabupaten/kota, karena kita memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda untuk memecahkan permasalahan, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tiarta Sebayang, mengucapkan selamat kepada Pemprov Jambi dan pemkab/pemkot yang telah meraih opini WTP dari BPK RI.
Menurut Tiarta, prestasi itu sangat baik sekali, di tengah tantangan yang terus berkembang dalam mewujudkan good and clean governance.
"Kita semua mengetahui dari data yang ada, hanya dua kabupaten saja di Jambi yang belum mendapatkan predikat WTP. Tentu ini sangat baik sekali untuk memotivasi dua kabupaten untuk terus meningkatkan kinerjanya guna meraih opini WTP," kata Tiarta.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Opini WTP yang kita raih ini merupakan WTP untuk ke-enam kalinya. Upaya dalam mencapai dan mempertahankan opini yang terbaik ini akan menjadi modal besar bagi pemprov dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Selasa.
Saat menerima penghargaan atas opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 di Auditorium rumah dinas Gubernur Jambi itu, Fachrori berharap pengelolaan keuangan dan aset terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik lagi, yang juga mendukung terwujudya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Menurutnya capaian opini WTP terhadap laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Dia menjelaskan, dalam memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang undangan.
"Opini WTP yang kita raih ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Ini terbukti dari 11 kabupaten/kota hanya dua kabupaten yang belum memperoleh opini WTP dan saya harap kedua kabupaten itu bisa berusaha lebih keras lagi sehingga tahun berikutnya bisa mendapatkan opini WTP," ujarnya.
Selain itu, Fachrori juga mengatakan harus ada sinergi yang baik antar pemprov dan pemkab/pemkot untuk menghadapi isu-isu strategis terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik serta Dana Desa.
"Berbagai masalah yang terjadi harus disampaikan, butuh masukan dan kontribusi pemikiran dari setiap kabupaten/kota, karena kita memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda untuk memecahkan permasalahan, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tiarta Sebayang, mengucapkan selamat kepada Pemprov Jambi dan pemkab/pemkot yang telah meraih opini WTP dari BPK RI.
Menurut Tiarta, prestasi itu sangat baik sekali, di tengah tantangan yang terus berkembang dalam mewujudkan good and clean governance.
"Kita semua mengetahui dari data yang ada, hanya dua kabupaten saja di Jambi yang belum mendapatkan predikat WTP. Tentu ini sangat baik sekali untuk memotivasi dua kabupaten untuk terus meningkatkan kinerjanya guna meraih opini WTP," kata Tiarta.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018