Jambi (Antaranews Jambi) - Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi di kantor Gubernur Jambi, Kamis, salah satunya membahas jaminan ketenagakerjaan di provinsi itu.
"Jambi adalah daerah perkebunan dan ternyata banyak sekali Buruh Harian Lepas ( BHL ) yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan dari pabrik-pabrik dimana mereka bekerja, karena tidak ada kontrak, dan hal ini harus ada regulasi antara pemerintah dengan pihak terkait agar mereka bisa memperoleh haknya," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf.
Ketenagakerjaan yang dibahas dalam pertemuan itu mulai dari tenaga kesehatan di rumah sakit hingga tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di Jambi.
"Ada yang menarik di provinsi Jambi dari jumlah penduduk sekitar 3,5 juta yang pekerjanya sekitar 2,8 juta dan banyak yang miskin. Dalam hal ini bukan miskin real tetapi miskin dalam perhitungan dan penilaian," katanya.
Dalam pertemuan itu dihadiri Asisten 1 Pemprov Jambi, A Pani Saharuddin dan beberapa instansi seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah instansi Pemprov Jambi lainnya.
Sementara pihak pemerintah berharap dengan adanya pertemuan itu, dapat menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan jaminan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Jambi adalah daerah perkebunan dan ternyata banyak sekali Buruh Harian Lepas ( BHL ) yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan dari pabrik-pabrik dimana mereka bekerja, karena tidak ada kontrak, dan hal ini harus ada regulasi antara pemerintah dengan pihak terkait agar mereka bisa memperoleh haknya," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf.
Ketenagakerjaan yang dibahas dalam pertemuan itu mulai dari tenaga kesehatan di rumah sakit hingga tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di Jambi.
"Ada yang menarik di provinsi Jambi dari jumlah penduduk sekitar 3,5 juta yang pekerjanya sekitar 2,8 juta dan banyak yang miskin. Dalam hal ini bukan miskin real tetapi miskin dalam perhitungan dan penilaian," katanya.
Dalam pertemuan itu dihadiri Asisten 1 Pemprov Jambi, A Pani Saharuddin dan beberapa instansi seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah instansi Pemprov Jambi lainnya.
Sementara pihak pemerintah berharap dengan adanya pertemuan itu, dapat menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan jaminan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018