Jambi (Antaranews Jambi) - Pengamat Ekonomi Jambi, Dr Firdaus Nur SE MM mengatakan Pertamina harus intens mengawasi penyaluran elpiji subsidi tiga kilogram agar tepat sasaran
"Itu kan untuk masyarakat miskin, jadi pertamina harus terus mengawasi penyalurannya agar betul-betul sampai kepada masyarakat yang berhak menggunakannya," katanya usai menghadiri Talk Show Pertamina bertajuk "Yuk Move On ke Produk Berkualitas" di Jambi, Jumat.
Menurut Dosen STIE Ikabama Jambi itu, banyak terindikasi penyaluran elpiji tiga kilogram tidak tepat sasaran, hal itu pula yang menyebabkan masyarakat yang membutuhkan kesulitan mendapat pasokan gas subsidi tersebut.
"Banyak pelaku usaha besar menggunakan gas subsidi tersebut, padahal untuk rakyat miskin. Bahkan masyarakat harus antri lama untuk mendapatkan gas tiga kilogram itu," katanya lagi.
Sebab itu Firdaus minta Pertamina memberikan sanksi atau pencabutan izin kepada pangkalan nakal yang menyalurkan gas subsidi tersebut ke pelaku-pelaku usaha besar.
Menurutnya lagi, pengawasan intens itu perlu dilakukan, apalagi ada indikasi gas tiga kilogram dioplos ke gas 12 kilogram dan dijual mahal.
"Jadi pertamina haru jeli melihat penyaluran-penyaluran gas tersebut utamanya setelah dari pangkalan. Padahal kuota itu sudah sesuai permintaan pemerintah berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan. Tapi terkadang masyarakat kesulitan mendapatkannya," katanya menjelaskan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Itu kan untuk masyarakat miskin, jadi pertamina harus terus mengawasi penyalurannya agar betul-betul sampai kepada masyarakat yang berhak menggunakannya," katanya usai menghadiri Talk Show Pertamina bertajuk "Yuk Move On ke Produk Berkualitas" di Jambi, Jumat.
Menurut Dosen STIE Ikabama Jambi itu, banyak terindikasi penyaluran elpiji tiga kilogram tidak tepat sasaran, hal itu pula yang menyebabkan masyarakat yang membutuhkan kesulitan mendapat pasokan gas subsidi tersebut.
"Banyak pelaku usaha besar menggunakan gas subsidi tersebut, padahal untuk rakyat miskin. Bahkan masyarakat harus antri lama untuk mendapatkan gas tiga kilogram itu," katanya lagi.
Sebab itu Firdaus minta Pertamina memberikan sanksi atau pencabutan izin kepada pangkalan nakal yang menyalurkan gas subsidi tersebut ke pelaku-pelaku usaha besar.
Menurutnya lagi, pengawasan intens itu perlu dilakukan, apalagi ada indikasi gas tiga kilogram dioplos ke gas 12 kilogram dan dijual mahal.
"Jadi pertamina haru jeli melihat penyaluran-penyaluran gas tersebut utamanya setelah dari pangkalan. Padahal kuota itu sudah sesuai permintaan pemerintah berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan. Tapi terkadang masyarakat kesulitan mendapatkannya," katanya menjelaskan.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018