Jambi (Antaranews Jambi)- Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, membenarkan pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2019 menjadi pemilu paling sulit di dunia karena akan dilakukan secara serentak.
"Pak Wapres (Jusuf Kalla) yang menyatakan pemilu di Indonesia itu tersulit di dunia, jadi itu memang betul karena baru tahun ini pileg dan pilpres di gelar secara serentak," kata Anwar Usman dalam kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Jambi, Mendalo, Muarojambi, Jumat.
Pada tahun 2019 Indonesia pertama kali akan menggelar pemilu, yakni pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara berbarengan dengan sistem pemilihan langsung.
Hal itu menurut Anwar Usman menjadikan pemilihan umum di Indonesia menjadi pemilu yang tersulit di dunia, ditambah lagi jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa dan wilayah Indonesia yang sangat luas.
Selain itu di Indonesia terdapat lebih dari 700 suku dan ratusan bahasa daerah yang aktif.
Pada kuliah umum dengan tema "Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia" yang diikuti ratusan mahasiswa Unja itu, Anwar Usman mengatakan dalam memutus perselisihan hasil pemilu adalah salah satu kewenangan MK yang diamanatkan oleh UUD 1945.
"Dalam pengujian UU itu, putusan lembaga tersebut terkait perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat," katanya.
Pihaknya memprediksi sengketa pemilihan umum pada tahun 2019 meeningkat dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, sehingga MK harus siap menangani perkara sengketa hasil pemilihan umum.
"Penyelenggaran sidang sengketa Pileg dan Pilpres 2019 adalah sebuah amanah konstitusi demi terwujudnya negara hukum yang demokratis," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Pak Wapres (Jusuf Kalla) yang menyatakan pemilu di Indonesia itu tersulit di dunia, jadi itu memang betul karena baru tahun ini pileg dan pilpres di gelar secara serentak," kata Anwar Usman dalam kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Jambi, Mendalo, Muarojambi, Jumat.
Pada tahun 2019 Indonesia pertama kali akan menggelar pemilu, yakni pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara berbarengan dengan sistem pemilihan langsung.
Hal itu menurut Anwar Usman menjadikan pemilihan umum di Indonesia menjadi pemilu yang tersulit di dunia, ditambah lagi jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa dan wilayah Indonesia yang sangat luas.
Selain itu di Indonesia terdapat lebih dari 700 suku dan ratusan bahasa daerah yang aktif.
Pada kuliah umum dengan tema "Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia" yang diikuti ratusan mahasiswa Unja itu, Anwar Usman mengatakan dalam memutus perselisihan hasil pemilu adalah salah satu kewenangan MK yang diamanatkan oleh UUD 1945.
"Dalam pengujian UU itu, putusan lembaga tersebut terkait perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat," katanya.
Pihaknya memprediksi sengketa pemilihan umum pada tahun 2019 meeningkat dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, sehingga MK harus siap menangani perkara sengketa hasil pemilihan umum.
"Penyelenggaran sidang sengketa Pileg dan Pilpres 2019 adalah sebuah amanah konstitusi demi terwujudnya negara hukum yang demokratis," katanya menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018