Jambi, Antaranews Jambi – Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Murabulian diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jambi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Ada sepuluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwil Kemenkumham Jambi yang di usulkan, salah satunya lapas Kelas II B Muarabulian ini,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi Agus Nugroho Yusup di Muarabulian, Jumat.
Sepuluh UPT yang diusulkan sebagai WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Provinsi Jambi diantaranya, lapas kelas II A Jambi, lapas kelas II B Muarabulian, lapas kelas IIB Tebo, lapas kelas II B Bungo, lapas kelas II B Bangko, lapas Kelas II B Sarolangun, lapas kelas II B Wanita Muarabulian.
Selanjutnya ada tiga kanim, diantaranya kanim Jambi, kanim Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kanim Kabupaten Kerinci.
Dengan diusulkannya sepuluh UPT kemenkumham tersebut sebagai wilayah WBK dan WBBM, kemenkumham memiliki misi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kemenkuhma tidak main-mian dalam pemberantasan korupsi, narkoba dan lainnya.
“Dengan diusulkannya UPT ini kita harapkan dapat menepis isu-isu miring ditengah masyarakat yang mengatakan bahwa lapas merupakan salah satu tempat peredaran narkoba dan isu-isu miring lainnya,” kata Agus Nugroho Yusup.
Ada enam kriteria agar UPT yang diusulkan dapat memenuhi syarat sebagai wilayah WBK dan WBBM tersebut. Diantaranya manajemen UPT, tata laksana, SDM yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelayanan.
Menurut_Nya saat ini beberapa kriteria telah dipenuhi oleh lapas kelas II Muarabulian, hanya saja ada beberapa evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan. Salah satunya prosedur pemeriksan pengunjung yang memasuki area lapas.
Seluruh tamu yang masuk kedalam lapas harus mengikuti prosedur pemeriksaan. Tanpa terkecuali, baik itu bupati, gubernur, kakanwil, hingga presiden harus mengikuti prosedur pemeriksaan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019