Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dan Yayasan Makassar Skalia telah melaksanakan pelayaran bersejarah dengan menggunakan kapal pinisi (salah satu kapal khas daerah Nusantara) dengan mengarungi kawasan Indonesia timur selama 136 hari.
Ketua Umum Iskindo, Muh Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan, perjalanan 136 hari dengan menempuh jarak sejauh 3.400 mil laut dan menyinggahi 51 titik singgah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perjalanan yang bersejarah dan pertama di Indonesia.
"Kapal pinisi sekali lagi membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi lautan Indonesia, dalam waktu 136 hari kapal berlayar sejauh 3.400 mil laut," kata Zulficar.
Selain itu, ujar dia, program ini berhasil menyelenggarakan joy sailing dan kelas inspirasi di 45 titik singgah dengan melibatkan 1.150 orang peserta.
Zulificar melanjutkan bahwa untuk mengggali data dan informasi serta isu pembangunan, rangkaian ekspedisi dilakukan kegiatan fokus grup diskusi di delapan kota terpilih.
"Ada delapan tema besar pembangunan maritim yang kami diskusikan secara pararel dengan stakeholder lokal antara lain terkait budaya bahari, pulau-pulau kecil, konservasi laut, sampah plastik dan tata kelola kelautan," katanya.
Rekomendasi FGD yang melibatkan sekitar 400 orang termasuk pakar, dosen, akademisi, LSM, pengusaha dan pemerhati pembangunan yang peduli terhadap isu kemaritiman tersebut, lanjutnya, akan diserahkan sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan hasil ekspedisi pinisi trip timur, ujar dia, Indonesia belum sepenuhnya menggali dan memanfaatkan potensi kelautan sebagai kekuatan pembangunan.
"Masih ada gap (kesenjangan) ketersediaan infrastruktur maritim di Indonesia timur yang mesti perlu digenjot," kata Zulficar.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah dinilai juga perlu berani mengambil peran dalam penyelesaian masalah pembangunan kelautan seperti soal konservasi laut dan sampah plastik di laut.
Sememtara itu, Koordinator Ekspedisi Pinisi Bakti Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pemerintahan baru nanti perlu tetap menjadikan sektor maritim sebagai prioritas pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
"Pulau-Pulau kecil mesti dibangun dengan sistim klaster untuk lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kepulauan" kata Abdi Suhufan dan menambahkan, biaya transportasi yang mahal, ketersediaan BBM, sarana telekomunikasi masih menjadi isu pembangunan di pulau-pulau kecil.
Sementara itu Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki banyak pulau kecil yang berpotensi dikelola sebagai alternatif pendapatan bagi negara.
"Kami berharap pemerintah baru nanti memberi fokus dan perhatian yang lebih besar pada pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia timur," ucap Abdi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Ketua Umum Iskindo, Muh Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan, perjalanan 136 hari dengan menempuh jarak sejauh 3.400 mil laut dan menyinggahi 51 titik singgah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perjalanan yang bersejarah dan pertama di Indonesia.
"Kapal pinisi sekali lagi membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi lautan Indonesia, dalam waktu 136 hari kapal berlayar sejauh 3.400 mil laut," kata Zulficar.
Selain itu, ujar dia, program ini berhasil menyelenggarakan joy sailing dan kelas inspirasi di 45 titik singgah dengan melibatkan 1.150 orang peserta.
Zulificar melanjutkan bahwa untuk mengggali data dan informasi serta isu pembangunan, rangkaian ekspedisi dilakukan kegiatan fokus grup diskusi di delapan kota terpilih.
"Ada delapan tema besar pembangunan maritim yang kami diskusikan secara pararel dengan stakeholder lokal antara lain terkait budaya bahari, pulau-pulau kecil, konservasi laut, sampah plastik dan tata kelola kelautan," katanya.
Rekomendasi FGD yang melibatkan sekitar 400 orang termasuk pakar, dosen, akademisi, LSM, pengusaha dan pemerhati pembangunan yang peduli terhadap isu kemaritiman tersebut, lanjutnya, akan diserahkan sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan hasil ekspedisi pinisi trip timur, ujar dia, Indonesia belum sepenuhnya menggali dan memanfaatkan potensi kelautan sebagai kekuatan pembangunan.
"Masih ada gap (kesenjangan) ketersediaan infrastruktur maritim di Indonesia timur yang mesti perlu digenjot," kata Zulficar.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah dinilai juga perlu berani mengambil peran dalam penyelesaian masalah pembangunan kelautan seperti soal konservasi laut dan sampah plastik di laut.
Sememtara itu, Koordinator Ekspedisi Pinisi Bakti Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pemerintahan baru nanti perlu tetap menjadikan sektor maritim sebagai prioritas pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
"Pulau-Pulau kecil mesti dibangun dengan sistim klaster untuk lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kepulauan" kata Abdi Suhufan dan menambahkan, biaya transportasi yang mahal, ketersediaan BBM, sarana telekomunikasi masih menjadi isu pembangunan di pulau-pulau kecil.
Sementara itu Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki banyak pulau kecil yang berpotensi dikelola sebagai alternatif pendapatan bagi negara.
"Kami berharap pemerintah baru nanti memberi fokus dan perhatian yang lebih besar pada pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia timur," ucap Abdi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019