Wali Kota Jambi, Dr H Syarif Fasha mengatakan kesehatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Kalau MBR sudah menjadi tanggung jawab kita, apapun resikonya harus dijamin mereka ini," kata Dr H Syarif Fasha di Jambi, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Syarif Fasha saat menanggapi isu kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Ia belum mengetahui secara pasti kenaikan iuran BPJS tersebut untuk iuran BPJS kelas yang mana.
Namun, menurut Fasha pemerintah sudah semestinya menjamin kesehatan MBR. Tidak mengapa jika kementerian mengalokasikan dana bagi jaminan kesehatan MBR tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"30 persen APBN itu ada di kementerian, tidak mengapa jika dikurangi, anggaran perjalanan dinas kementerian dikurangi, sejumlah program kementerian dikurangi untuk menanggulangi iuran BPJS tersebut, jangan dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu," jelas Syarif Fasha.
Akan tetapi, jika iuran BPJS yang dinaikkan tersebut bagi masyarakat mampu itu tidak menjadi masalah. Namun akan menjadi masalah jika iuran BPJS yang dinaikkan tersebut bagi MBR. Karena juga akan menjadi beban pemerintah daerah atau pemerintah kota.
Karena pemerintah daerah atau pemerintah kota turut mengalokasikan APBD untuk menjamin kesehatan bagi MBR tersebut.
"Kalau iuran BPJS-nya dinaikkan tentu kita pemerintah kota berhitung lagi, kalau saat ini dengan dana Rp6 miliar lebih mampu menjamin 24 ribu orang, jika terjadi kenaikan tentu anggarannya juga naik," kata Syarif Fasha.
Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp6,7 miliar untuk menjamin biaya kesehatan 24.282 MBR melalui BPJS kesehatan.
kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliarti menyebutkan melalui sambungan telepon, iuran BPJS yang akan dinaikkan tersebut untuk peserta BPJS Mandiri.
"Kenaikan tarif BPJS tersebut untuk peserta mandiri," kata Ida Yuliarti.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Kalau MBR sudah menjadi tanggung jawab kita, apapun resikonya harus dijamin mereka ini," kata Dr H Syarif Fasha di Jambi, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Syarif Fasha saat menanggapi isu kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Ia belum mengetahui secara pasti kenaikan iuran BPJS tersebut untuk iuran BPJS kelas yang mana.
Namun, menurut Fasha pemerintah sudah semestinya menjamin kesehatan MBR. Tidak mengapa jika kementerian mengalokasikan dana bagi jaminan kesehatan MBR tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"30 persen APBN itu ada di kementerian, tidak mengapa jika dikurangi, anggaran perjalanan dinas kementerian dikurangi, sejumlah program kementerian dikurangi untuk menanggulangi iuran BPJS tersebut, jangan dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu," jelas Syarif Fasha.
Akan tetapi, jika iuran BPJS yang dinaikkan tersebut bagi masyarakat mampu itu tidak menjadi masalah. Namun akan menjadi masalah jika iuran BPJS yang dinaikkan tersebut bagi MBR. Karena juga akan menjadi beban pemerintah daerah atau pemerintah kota.
Karena pemerintah daerah atau pemerintah kota turut mengalokasikan APBD untuk menjamin kesehatan bagi MBR tersebut.
"Kalau iuran BPJS-nya dinaikkan tentu kita pemerintah kota berhitung lagi, kalau saat ini dengan dana Rp6 miliar lebih mampu menjamin 24 ribu orang, jika terjadi kenaikan tentu anggarannya juga naik," kata Syarif Fasha.
Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp6,7 miliar untuk menjamin biaya kesehatan 24.282 MBR melalui BPJS kesehatan.
kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliarti menyebutkan melalui sambungan telepon, iuran BPJS yang akan dinaikkan tersebut untuk peserta BPJS Mandiri.
"Kenaikan tarif BPJS tersebut untuk peserta mandiri," kata Ida Yuliarti.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019