Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dianugerahi APBD AWARD 2024 dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) dimana Pemkot Jambi dinilai berhasil melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dengan realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia.
Capaian itu menempatkan Kota Jambi masuk 5 besar nasional untuk kategori Pemerintah Kota dengan Realisasi Belanja Tertinggi, di ikuti Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Probolinggo, dan Kota Blitar. Prestasi ini juga sekaligus menjadikan Kota Jambi sebagai satu-satunya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meraih anugerah tersebut.
Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menyampaikan rasa syukur nya atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi itu dan menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, baik bersama pemerintah maupun masyarakat.
"Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Kota Jambi,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi nya kepada sejumlah kepala daerah penerima penghargaan tersebut. Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya bagaimana mencari peluang meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan dari belanja daerah.
"Darahnya organisasi adalah keuangan, makanya harus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Saya berharap kepala daerah tolong cara berfikir nya bagaimana meningkatkan pendapatan dari PAD dan BUMD," ujarnya.
Mendagri mengungkapkan PAD bisa hidup asalkan swasta di daerah tersebut hidup dan berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen sepanjang tahun 2024.
Di mana sektor industri pengolahan dan manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan 18,67 persen dari total perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, Tito Karnavian juga meminta daerah agar belanja daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebab jika pendapatan banyak melebihi belanja, maka banyak program yang bisa dijalankan untuk kegiatan masyarakat, maka ekonomi nya bisa bangkit.
Mendagri juga menuturkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah, di antaranya memberikan ruang kemudahan berusaha dan investasi swasta dengan menghidupkan swasta.
Kemudian mempermudah izin swasta melalui regulasi yang diterbitkan oleh Pemda, serta pemberdayaan dan peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terakhir situasi politik dan keamanan harus terjamin, kata Mendagri.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Fathoni juga menyampaikan rencana Mendagri untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah yang mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan APBD dapat diberikan insentif.
"Penghargaan ini selain diberikan berupa piala dan piagam, juga disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif," kata dia.
