Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Nota Pengantar RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra didampingi Wakil Ketua II Pinto Jayanegara serta Wakil Ketua III Burhanudin Mahir dan dihadiri langsung Gubernur Jambi Fachrori Umar.

Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangannya terhadap nota pengantar keuangan tentang RAPBD tahun anggaran 2020 dengan berbagai kritikan, masukan dan pernyataan dan rekomendasi.

Misalnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Supriyanto, meminta Gubernur Jambi tegas dan berani dalam mengambil kebijakan untuk mencoret atau menghapus program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki fokus pada pencapaian target indikator kinerja dan terkesan hanya kegiatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat.

Fraksi PKS kata Supriyanto berharap agar penyusunan APBD 2020 sudah menjawab segala persoalan dan masalah untuk mewujudkan Jambi Tuntas 2021.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Gubernur beserta jajarannya untuk lebih proaktif dalam upaya menggali potensi pendapatan dari sumber lain. 

Selain itu Fraksi Demokrat melalui Ketua Fraksi, Ahmad Fauzi mempertanyakan kesiapan pembangunan fly over yang diwacanakan Pemerintah provinsi Jambi.

"Kami mempertanyakan kembali sejauh mana kesiapan secara teknis termasuk pembebasan lahannya juga," kata Fauzi.

Menurut Fauzi berdasarkan informasi yang mereka peroleh, ada persoalan dengan pembebasan dan penolakan oleh masyarakat yang memiliki lahan di area pembangunan, jangan nanti anggaran sudah dialokasikan dan setujui oleh DPRD ternyata pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

Adapun rencana anggaran yang disiapkan yaitu sebesar Rp198 Miliar, sementara rencana sebelumnya kata Fauzi anggarannya tidak sebesar itu. Untuk itu pihaknya ingin meminta penjelasan kenapa terjadi perubahan rencana pembangunan dari perencanaan awalnya, terutama dari besaran alokasi anggaran.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicara, Rusli Kamal Siregar juga menyatakan terkait rencana pembangunan fly over di daerah Simpang Mayang Kota Jambi itu.

"Menurut fraksi kami pembangunan tersebut belumlah mendesak dan sebaiknya ditunda. Itu mengingat waktu efektif hanya satu tahun lagi, sementara persyaratan lokasi pembangunan membutuhkan negosiasi baik dari segi perizinan dengan masyarakat sekitar, maupun hal teknis lainnya," katanya.

Sementara Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengapresiasi dan menyambut baik seluruh pandangan umum fraksi fraksi dan semuanya telah menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

Fachrori mengatakan, seluruh pandangan umum fraksi terkait nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 pada umumnya bersifat membangun dan untuk kepentingan masyarakat Jambi, serta membantu dalam mewujudkan visi misi Jambi TUNTAS 2021.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra usai pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi menyebutkan bahwa rapat paripurna pembahasan nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 akan dilanjutkan pada 30 Oktober mendatang.***


 

Pewarta: Dodi

Editor : Dodi Saputra


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019