Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap Pilkada serentak tahun 2020 terlaksana secara berkualitas dan kondusif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku, sehingga kualitas Pilkada bisa meningkat baik secara prosedural maupun substansial.
Harapan tersebut dikatakannya saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi Tahun 2019 di BW Luxury Hotel, Kamis (05/12).
Rapat betema "Wujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Berkualitas dan Bermartabat" itu diikuti unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati/walikota se-Provinsi Jambi Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para OPD terkait lingkup Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya.
Fachrori mengatakan, pertemuan itu sangat penting dan strategis guna memperkuat komunikasi, membangun sinergi dan memperkokoh komitmen bersama sebagai penyelenggara negara. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan wujud dan upaya memperkuat sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi, terutama dalam menyukseskan agenda Pilkada serentak tahun 2020.
"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sangat tergantung dengan pola koordinasi dan komunikasi antara lembaga terkait yang dilakukan, semua permasalahan yang muncul apabila dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik insyaAllah akan dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Fachrori menjelaskan, berkaca kepada Pilkada yang telah terlaksana, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota serta pemilihan legislatif yang lalu, terdapat potensi konflik yang bisa amat panjang dan berkelanjutan dan apabila dikelola secara setengah hati dan dipahami secara keliru serta tidak sistemik, bisa menghancurkan pilar-pilar pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan berbudaya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Rintangan tersebut meliput pra pemilihan, saat pemilihan dan pasca pemilihan. Lemahnya etika dan budaya politik yang berakumulasi dengan mental arogan tidak taat hukum," katanya
"Kita harus bisa mengambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu-pemilu yang sebelumnya yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan, yang belum baik mari kita perbaiki dan sempurnakan," katanya lagi.
Dalam upaya menyempurnakan kualitas Pilkada 2020 pada empat kabupaten satu kota ditambah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori mengatakan masing-masing harus memahami kewenangan dan kewajiban serta tanggungjawab dari tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi antarsesama.
Fachrori juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk tetap mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan.
"Tugas-tugas politik di masa pemilu tetap bisa dijalankan, tetapi dengan batas-batas tertentu dan tidak boleh mengabaikan dan melalaikan tugas pokoknya sebagai pejabat pemerintahan dengan mengikuti aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya conflict of interest (benturan kepentingan) yang merugikan negara dan rakyat," tegas Fachrori.
Selain itu, Fachrori juga mengimbau jajaran pemangku kebijakan mulai dari Lurah, Camat, Babinsa, hingga Babinkamtibmas untuk mensukseskan Pilkada 2020. "Untuk menghasilkan demokrasi nasional, semua harus rukun, menciptakan iklim politik sehat. Para ASN hingga TNI dan Polri juga saya imbau tetap junjung sikap netral, tidak boleh berpihak," kata Fachrori.
Di samping tugas Bawaslu dan Sentragakkumdu, lanjutnya, penegak hukum serta aparat keamanan semua harus ikut bertanggungjawab untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran Pilkada dan mencegah terjadinya kekerasan atau benturan diantara massa kontestan Pilkada.
"Kepada pers dan media massa agar bisa menyebarluaskan informasi yang akurat, fakta dan konstruktif agar masyarakat bisa memahami secara jelas dan transparan," ujarnya.
Fachrori juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran Pilkada mengingat yang dikeluarkan cukup besar. Pastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan juga akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang benar dan sukseskan pelaksanaan Pilkada 2020.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H.Mukti menyampaikan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi Forkompimda Provinsi Jambi 2019 adalah sebagai salah satu usaha untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Harapan tersebut dikatakannya saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi Tahun 2019 di BW Luxury Hotel, Kamis (05/12).
Rapat betema "Wujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Berkualitas dan Bermartabat" itu diikuti unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati/walikota se-Provinsi Jambi Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para OPD terkait lingkup Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya.
Fachrori mengatakan, pertemuan itu sangat penting dan strategis guna memperkuat komunikasi, membangun sinergi dan memperkokoh komitmen bersama sebagai penyelenggara negara. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan wujud dan upaya memperkuat sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi, terutama dalam menyukseskan agenda Pilkada serentak tahun 2020.
"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sangat tergantung dengan pola koordinasi dan komunikasi antara lembaga terkait yang dilakukan, semua permasalahan yang muncul apabila dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik insyaAllah akan dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Fachrori menjelaskan, berkaca kepada Pilkada yang telah terlaksana, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota serta pemilihan legislatif yang lalu, terdapat potensi konflik yang bisa amat panjang dan berkelanjutan dan apabila dikelola secara setengah hati dan dipahami secara keliru serta tidak sistemik, bisa menghancurkan pilar-pilar pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan berbudaya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Rintangan tersebut meliput pra pemilihan, saat pemilihan dan pasca pemilihan. Lemahnya etika dan budaya politik yang berakumulasi dengan mental arogan tidak taat hukum," katanya
"Kita harus bisa mengambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu-pemilu yang sebelumnya yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan, yang belum baik mari kita perbaiki dan sempurnakan," katanya lagi.
Dalam upaya menyempurnakan kualitas Pilkada 2020 pada empat kabupaten satu kota ditambah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori mengatakan masing-masing harus memahami kewenangan dan kewajiban serta tanggungjawab dari tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi antarsesama.
Fachrori juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk tetap mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan.
"Tugas-tugas politik di masa pemilu tetap bisa dijalankan, tetapi dengan batas-batas tertentu dan tidak boleh mengabaikan dan melalaikan tugas pokoknya sebagai pejabat pemerintahan dengan mengikuti aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya conflict of interest (benturan kepentingan) yang merugikan negara dan rakyat," tegas Fachrori.
Selain itu, Fachrori juga mengimbau jajaran pemangku kebijakan mulai dari Lurah, Camat, Babinsa, hingga Babinkamtibmas untuk mensukseskan Pilkada 2020. "Untuk menghasilkan demokrasi nasional, semua harus rukun, menciptakan iklim politik sehat. Para ASN hingga TNI dan Polri juga saya imbau tetap junjung sikap netral, tidak boleh berpihak," kata Fachrori.
Di samping tugas Bawaslu dan Sentragakkumdu, lanjutnya, penegak hukum serta aparat keamanan semua harus ikut bertanggungjawab untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran Pilkada dan mencegah terjadinya kekerasan atau benturan diantara massa kontestan Pilkada.
"Kepada pers dan media massa agar bisa menyebarluaskan informasi yang akurat, fakta dan konstruktif agar masyarakat bisa memahami secara jelas dan transparan," ujarnya.
Fachrori juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran Pilkada mengingat yang dikeluarkan cukup besar. Pastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan juga akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang benar dan sukseskan pelaksanaan Pilkada 2020.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H.Mukti menyampaikan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi Forkompimda Provinsi Jambi 2019 adalah sebagai salah satu usaha untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019