Belasan guru yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Provinsi Jambi beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Jumat.
Ketua PW PGIN Provinsi Jambi, Hajis Messah mengatakan kunjungan mereka ke DPRD provinsi Jambi merupakan lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan oleh perwakilan PGIN bersama Komisi II dan Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu.
"Karena ini terkait revisi UU, Komisi II dan VIII merekomendasikan agar kami juga meminta dukungan dari DPRD Provinsi Jambi untuk ikut menyuarakan aspirasi kami, supaya UU ASN direvisi, khususnya terkait kesempatan guru inpassing (program penyetaraan) menjadi PNS," kata Hajis Messah.
Pernyataan ini diamini Padlan, Sekretaris PW PGIN Provinsi Jambi, menurutnya selama UU ASN Nomor 5 tahun 2014 belum direvisi, maka peluang untuk menjadi PNS sudah tertutup bagi mereka.
"Karena usia kami rata-rata sudah di atas 35 tahun dan kami juga tidak masuk kriteria K1 ataupun K2, ataupun kriteria definisi honorer yang selama ini diatur. Jadi aturan-aturan yang menghambat kami tersebut harus direvisi. Selama ini kami dikenal dengan guru Non PNS. Kami harap UU ASN bisa berpihak pada kami, sehingga kami bisa jadi guru PNS," kata Padlan.
Menyikapi aspirasi Guru Inpassing ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari hal ini lebih dulu bersama Komisi terkait di DPRD Provinsi Jambi.
"Ini kan aspirasi guru, pahlawan tanpa tanda jasa, saya pribadi tentu mendukung, tapi karena ini terkait Undang-Undang ASN, tentu bukan kewenangan kita. Langkah awal kami akan mempelajari hal ini dulu dengan teman-teman komisi, nanti kita juga mau dengar pendapat dari Kanwil Kemenag Jambi, karena bapak ibu ini rata-rata di bawah Kemenag," kata Edi.
Edi mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi VIII yang diantara mitra kerjanya adalah Kemenag.
"Kebetulan Wakil Ketua Komisi VIII dari dari Dapil Jambi, juga kader PDI Perjuangan. InsyaAllah kami akan lebih mudah berkoordinasi," kata Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Ketua PW PGIN Provinsi Jambi, Hajis Messah mengatakan kunjungan mereka ke DPRD provinsi Jambi merupakan lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan oleh perwakilan PGIN bersama Komisi II dan Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu.
"Karena ini terkait revisi UU, Komisi II dan VIII merekomendasikan agar kami juga meminta dukungan dari DPRD Provinsi Jambi untuk ikut menyuarakan aspirasi kami, supaya UU ASN direvisi, khususnya terkait kesempatan guru inpassing (program penyetaraan) menjadi PNS," kata Hajis Messah.
Pernyataan ini diamini Padlan, Sekretaris PW PGIN Provinsi Jambi, menurutnya selama UU ASN Nomor 5 tahun 2014 belum direvisi, maka peluang untuk menjadi PNS sudah tertutup bagi mereka.
"Karena usia kami rata-rata sudah di atas 35 tahun dan kami juga tidak masuk kriteria K1 ataupun K2, ataupun kriteria definisi honorer yang selama ini diatur. Jadi aturan-aturan yang menghambat kami tersebut harus direvisi. Selama ini kami dikenal dengan guru Non PNS. Kami harap UU ASN bisa berpihak pada kami, sehingga kami bisa jadi guru PNS," kata Padlan.
Menyikapi aspirasi Guru Inpassing ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari hal ini lebih dulu bersama Komisi terkait di DPRD Provinsi Jambi.
"Ini kan aspirasi guru, pahlawan tanpa tanda jasa, saya pribadi tentu mendukung, tapi karena ini terkait Undang-Undang ASN, tentu bukan kewenangan kita. Langkah awal kami akan mempelajari hal ini dulu dengan teman-teman komisi, nanti kita juga mau dengar pendapat dari Kanwil Kemenag Jambi, karena bapak ibu ini rata-rata di bawah Kemenag," kata Edi.
Edi mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi VIII yang diantara mitra kerjanya adalah Kemenag.
"Kebetulan Wakil Ketua Komisi VIII dari dari Dapil Jambi, juga kader PDI Perjuangan. InsyaAllah kami akan lebih mudah berkoordinasi," kata Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.***
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020