Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan masyarakat melaporkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) apabila terjadi pungutan liar saat pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi COVID-19.
Masyarakat, kata Mahfud, dapat melaporkan pungutan liar yang terjadi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu melalui telepon, email, SMS, atau juga bisa datang sendiri ke Posko Pusat Satgas Saber Pungli di Gedung Kemenkopolhukam dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di seluruh daerah di Indonesia.
"Bila ada penyelewengan, masyarakat dipersilakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti dan pelakunya ditindak," ujar Mahfud berdasarkan pernyataan yang diterima usai rapat Saber Pungli secara virtual yang digelar di Jakarta, Selasa (21/4).
Adapun Rapat Saber Pungli itu digelar untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan Daerah, di tengah pandemi COVID-19.
Menkopolhukam selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas memimpin rapat yang dihadiri Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Moechgiyarto. Hadir pula kelompok ahli dan kelompok kerja Satgas Saber Pungli.
Mahfud ingin memastikan program bantuan pemerintah untuk mengatasi penularan COVID-19 berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Moechgiyarto mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Menkopolhukam dalam rapat virtual tersebut.
Moechgiyarto yang juga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri akan menyempurnakan struktur organisasi Satgas di pusat dan di daerah untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Satgas.
Pada kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua Satgas Tumpak Haposan Simanjuntak yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Tumpak menyatakan unsur Kemendagri siap menindak dan telah banyak mencegah pungli yang terjadi di pusat maupun di daerah.
Dari Kelompok Ahli Satgas, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D mengingatkan satgas agar menyusun prioritas pemberantasan pungutan liar.
Prioritas itu disusun sedemikian rupa agar selaras dengan kepentingan masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti, masyarakat mendukung penuh apa yang dilakukan Satgas.
Sementara itu, Kelompok Ahli Satgas dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo dari Universitas Indonesia menyarankan agar Satgas Saber Pungli harus hadir pada saat pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah Republik Indonesia tersebut.
"Kehadiran Satgas dapat menjadi pengungkit yang memberikan efek jera pada pelaku pungli," kata Imam.
Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigadir Jenderal Polisi Unggul Sedyantoro menyatakan siap memberikan dukungan sarana, prasarana, dan administrasi pelaksanaan tugas pengawalan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.
“Kami siap,” katanya tegas.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Masyarakat, kata Mahfud, dapat melaporkan pungutan liar yang terjadi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu melalui telepon, email, SMS, atau juga bisa datang sendiri ke Posko Pusat Satgas Saber Pungli di Gedung Kemenkopolhukam dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di seluruh daerah di Indonesia.
"Bila ada penyelewengan, masyarakat dipersilakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti dan pelakunya ditindak," ujar Mahfud berdasarkan pernyataan yang diterima usai rapat Saber Pungli secara virtual yang digelar di Jakarta, Selasa (21/4).
Adapun Rapat Saber Pungli itu digelar untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan Daerah, di tengah pandemi COVID-19.
Menkopolhukam selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas memimpin rapat yang dihadiri Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Moechgiyarto. Hadir pula kelompok ahli dan kelompok kerja Satgas Saber Pungli.
Mahfud ingin memastikan program bantuan pemerintah untuk mengatasi penularan COVID-19 berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Moechgiyarto mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Menkopolhukam dalam rapat virtual tersebut.
Moechgiyarto yang juga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri akan menyempurnakan struktur organisasi Satgas di pusat dan di daerah untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Satgas.
Pada kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua Satgas Tumpak Haposan Simanjuntak yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Tumpak menyatakan unsur Kemendagri siap menindak dan telah banyak mencegah pungli yang terjadi di pusat maupun di daerah.
Dari Kelompok Ahli Satgas, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D mengingatkan satgas agar menyusun prioritas pemberantasan pungutan liar.
Prioritas itu disusun sedemikian rupa agar selaras dengan kepentingan masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti, masyarakat mendukung penuh apa yang dilakukan Satgas.
Sementara itu, Kelompok Ahli Satgas dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo dari Universitas Indonesia menyarankan agar Satgas Saber Pungli harus hadir pada saat pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah Republik Indonesia tersebut.
"Kehadiran Satgas dapat menjadi pengungkit yang memberikan efek jera pada pelaku pungli," kata Imam.
Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigadir Jenderal Polisi Unggul Sedyantoro menyatakan siap memberikan dukungan sarana, prasarana, dan administrasi pelaksanaan tugas pengawalan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.
“Kami siap,” katanya tegas.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020