Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, Selasa.
Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari tersebut membahas terkait penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah. Dimana Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp1.2 triliun mengalami penurunan sebesar Rp208 miliar, dari anggaran semula yang ditargetkan sebesar Rp1.4 triliun atau terjadi penurunan 14,17 persen.
Sementara untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.4 triliun setelah perubahan menjadi Rp1.2 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp205 miliar atau menurun 13,89 persen.
Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi memberikan tanggapan Kritik dan saran, yang disampaikan langsung oleh 9 Fraksi DPRD, yaitu terdiri dari Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Demokrat, Gerindra, PDIP dan Fraksi PKS.
Sejumlah Fraksi DPRD memberikan kritikan dan saran, seperti yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Tarmizi mengatakan walaupun sedang dilanda pandemi Covid-19 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah turun harus tercapai dengan baik, meskipun permasalahan dalam pencapaian masih sangat dinamis. Fraksi PPP selalu memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah agar PAD nya mencapai target. Serta PPP meminta kepada Gugus Tugas COVID-19 Batanghari agar bisa lebih sigap dalam penanganan, baik dalam pencegahan, pengobatan bahkan pemulihan bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
Sedangkan Jubir Fraksi PKS Muhyi menyampaikan, struktur APBD perubahan baik pada pos pendapatan daerah. Belanja daerah, dan pembiayaan daerah mengalami penurunan signifikan. Tidak bisa di pungkiri dalam menyusun kebijakan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan Pemerintah Daerah melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional.
"Pemerintah Kabupaten Batanghari diharapkan dapat mencari solusi atas permasalahan menurunnya kondisi ekonomi, bukan hanya dengan bantuan langsung dan bantuan permodalan saja, akan tetapi dengan pendampingan-pendampingan usaha-usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui instansi-instansi yang berwenang," kata Muhyi
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin dan Sekretaris Dewan M.Ali. Para Anggota Dewan, dan dihadiri Bupati Batanghari Ir.H.Syahirsah,Sy, para Unsur Forkompinda, para Pejabat di lingkup Pemerintah serta tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari tersebut membahas terkait penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah. Dimana Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp1.2 triliun mengalami penurunan sebesar Rp208 miliar, dari anggaran semula yang ditargetkan sebesar Rp1.4 triliun atau terjadi penurunan 14,17 persen.
Sementara untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.4 triliun setelah perubahan menjadi Rp1.2 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp205 miliar atau menurun 13,89 persen.
Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi memberikan tanggapan Kritik dan saran, yang disampaikan langsung oleh 9 Fraksi DPRD, yaitu terdiri dari Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Demokrat, Gerindra, PDIP dan Fraksi PKS.
Sejumlah Fraksi DPRD memberikan kritikan dan saran, seperti yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Tarmizi mengatakan walaupun sedang dilanda pandemi Covid-19 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah turun harus tercapai dengan baik, meskipun permasalahan dalam pencapaian masih sangat dinamis. Fraksi PPP selalu memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah agar PAD nya mencapai target. Serta PPP meminta kepada Gugus Tugas COVID-19 Batanghari agar bisa lebih sigap dalam penanganan, baik dalam pencegahan, pengobatan bahkan pemulihan bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
Sedangkan Jubir Fraksi PKS Muhyi menyampaikan, struktur APBD perubahan baik pada pos pendapatan daerah. Belanja daerah, dan pembiayaan daerah mengalami penurunan signifikan. Tidak bisa di pungkiri dalam menyusun kebijakan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan Pemerintah Daerah melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional.
"Pemerintah Kabupaten Batanghari diharapkan dapat mencari solusi atas permasalahan menurunnya kondisi ekonomi, bukan hanya dengan bantuan langsung dan bantuan permodalan saja, akan tetapi dengan pendampingan-pendampingan usaha-usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui instansi-instansi yang berwenang," kata Muhyi
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin dan Sekretaris Dewan M.Ali. Para Anggota Dewan, dan dihadiri Bupati Batanghari Ir.H.Syahirsah,Sy, para Unsur Forkompinda, para Pejabat di lingkup Pemerintah serta tamu undangan lainnya.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020