Mantan Pelaksanan tugas Kepala Dinas (Plt Kadis) PUPR Provinsi Jambi, Arfan, divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair satu bulan atas kasus memberi atau menerima gratifikasi uang suap pengesah RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 senilai Rp2,6 miliar.
Sidang yang digelar secara virual di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis, vonis yang dijatuhkan majelis hakim diketuai Yandri Roni tersebut sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan pidana penjara selama empat tahun denda Rp200 juta, subsidair satu bulan kurungan.
Menurut majelis hakim terdakwa Arfan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama beberapa kali menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kabid Binamarga 2014-2017 dan sebagai Plt Kadis PUPR 29 Agustus hingga November 2017.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu
Dalam persidangan itu juga terbukti, terdakwa Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama beberapa kali menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kabid Binamarga 2014-2017 dan sebagai Plt Kadis PUPR 29 Agustus hingga November 2017.
Selain pidana penjara, Arfan juga dituntut dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar, dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan penjara.
Saat ini penyidik KPK masih terus mengembangkan kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dengan telah menetapkan sejumlah tersangka baik yang sudah diproses dipersidangan maupun yang dalam tahap penyidikan dan kini KPK juga terus memeriksa saksi-saksi untuk menjerat tersangka lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Sidang yang digelar secara virual di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis, vonis yang dijatuhkan majelis hakim diketuai Yandri Roni tersebut sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan pidana penjara selama empat tahun denda Rp200 juta, subsidair satu bulan kurungan.
Menurut majelis hakim terdakwa Arfan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama beberapa kali menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kabid Binamarga 2014-2017 dan sebagai Plt Kadis PUPR 29 Agustus hingga November 2017.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu
Dalam persidangan itu juga terbukti, terdakwa Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama beberapa kali menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kabid Binamarga 2014-2017 dan sebagai Plt Kadis PUPR 29 Agustus hingga November 2017.
Selain pidana penjara, Arfan juga dituntut dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar, dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan penjara.
Saat ini penyidik KPK masih terus mengembangkan kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dengan telah menetapkan sejumlah tersangka baik yang sudah diproses dipersidangan maupun yang dalam tahap penyidikan dan kini KPK juga terus memeriksa saksi-saksi untuk menjerat tersangka lainnya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020