Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi bersiap menghadapi gugatan yang dilayangkan pasangan calon nomor urut 01 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu Munawaroh yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pilkada Jambi 2020.
"Kami harus menghadapi gugatan tersebut serta turut mempersiapkan data dan bukit yang ada," kata Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan di Jambi, Jumat.
Karena ini masih tahap awal, kata Subhan, KPU Provinsi Jambi masih melakukan pemahaman terkait dengan materi gugatan yang disampaikan paslon nomor urut 01 ke MK.
Menurut Subhan, proses tersebut sudah sesuai dengan aturan karena pasangan calon diberikan ruang untuk menyampaikan gugatan ke MK jika tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah dan memiliki bukti bukti jika terjadi pelanggaran.
Dengan adanya gugatan tersebut, penetapan gubernur terpilih di Provinsi Jambi tertunda. Pasalnya, masa jabatan Gubernur Jambi periode 2016—2020 akan berakhir pada bulan Februari 2021.
Jika melihat jadwal persidangan di MK, kata dia, gugatan sengketa pilkada tersebut baru akan selesai pada bulan Maret 2021.
"Kami jaga situasi kondusif, ikuti proses yang berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapannya," kata Subhan.
Sementara itu, dari enam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, terdapat dua pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK karena merasa terdapat kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tersebut.
Dua pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK, yakni pasangan calon nomor urut 01 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu Munawaroh dan pasangan nomor urut 02 Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Sungai Penuh Fikar Azami-Yos Adrino.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Kami harus menghadapi gugatan tersebut serta turut mempersiapkan data dan bukit yang ada," kata Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan di Jambi, Jumat.
Karena ini masih tahap awal, kata Subhan, KPU Provinsi Jambi masih melakukan pemahaman terkait dengan materi gugatan yang disampaikan paslon nomor urut 01 ke MK.
Menurut Subhan, proses tersebut sudah sesuai dengan aturan karena pasangan calon diberikan ruang untuk menyampaikan gugatan ke MK jika tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah dan memiliki bukti bukti jika terjadi pelanggaran.
Dengan adanya gugatan tersebut, penetapan gubernur terpilih di Provinsi Jambi tertunda. Pasalnya, masa jabatan Gubernur Jambi periode 2016—2020 akan berakhir pada bulan Februari 2021.
Jika melihat jadwal persidangan di MK, kata dia, gugatan sengketa pilkada tersebut baru akan selesai pada bulan Maret 2021.
"Kami jaga situasi kondusif, ikuti proses yang berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapannya," kata Subhan.
Sementara itu, dari enam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, terdapat dua pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK karena merasa terdapat kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tersebut.
Dua pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK, yakni pasangan calon nomor urut 01 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu Munawaroh dan pasangan nomor urut 02 Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Sungai Penuh Fikar Azami-Yos Adrino.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021