Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi ambil bagian dalam pengawasan penyaluran vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi setempat.
"Ombudsman sudah diminta untuk ikut serta dalam pengawasan kegiatan imunisasi COVID-19. Proses vaksinasi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad melalui keterangan tertulis yang disampaikan di Jambi, Sabtu.
Sebagai bentuk awal pengawasan pada Jumat (15/1) Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Jafar Ahmad, beserta jajaran melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi.
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman Jambi langsung berkoordinasi dengan Plt Kepala Dinkes Jambi, Raflizar terkait penyaluran vaksin.
Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendistribusian, penyimpanan, hingga vaksinasi harus sesuai dengan SOP sehingga masyarakat tenang dan mengikuti anjuran dari Pemerintah terkait upaya penekanan transmisi COVID-19.
Jafar Ahmad menekankan agar tidak sampai terjadi mall administrasi dalam program vaksinasi tersebut.
Jafar sendiri juga menegaskan bahwa dirinya beserta seluruh insan Ombudsman di Jambi siap jika diminta untuk divaksin.
Karena sesuai dengan tugasnya, Ombudsman akan sering berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
“Sesuai dengan arahan Presiden RI, aparat pemerintah yang berada di garda terdepan berhadapan dengan masyarakat menjadi salah satu kelompok yang menjadi prioritas vaksin COVID-19,” kata Jafar Ahmad.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Raflizar menyampaikan penyaluran vaksin dan kegiatan imunisasi COVID-19 merupakan upaya untuk menekan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi yang sudah mencapai tingkat moderat.
Pada Kamis (14/1), Dinkes juga sudah melakukan vaksinasi terhadap 22 orang pejabat tinggi yang menjadi orang pertama menerima vaksin di Jambi.
Saat ini, Provinsi Jambi sudah menerima sebanyak 31.200 dosis vaksin Sinovac. Vaksin tersebut akan disalurkan ke daerah prioritas yakni Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Sementara penerima vaksin tersebut diutamakan kepada tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, serta aparat pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Setelah memberikan imunisasi ke kelompok prioritas, baru kita salurkan ke masyarakat,” kata Raflizar.
Raflizar juga mengatakan bahwa penyimpanan vaksin tersebut juga sudah dilakukan sesuai standar, di mana di provinsi vaksin disimpan di gudang instalasi farmasi Dinkes Jambi. Saat didistribusikan vaksin juga akan tetap dijaga kualitas-nya hingga nanti disuntikkan ke penerima.
“Pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi transmisi CCOVID-19 di Jambi, menurunkan angka kematian, dan mewujudkan herd immunity untuk melindungi masyarakat,” kata Raflizar.
Kasi Survailens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr Ike Silviana mengatakan imunisasi ini dilakukan dalam dua tahapan. Setelah divaksin, penerima akan diberikan vaksin kembali minimal 14 hari untuk menjaga antibody penerima.
Ike juga menyatakan bahwa nantinya akan ada ditemui kasus penerima vaksin COVID-19 yang mengalami efek samping berlebihan.
Ia menyebutkan ini merupakan hal wajar dan pihaknya sudah membentuk pokja khusus yang akan menginvestigasi penyebab efek samping tersebut.
“Itu pasti ada, kita juga sudah meminta seluruh rumah sakit untuk menerima pasien terkait efek samping dari vaksin COVID-19 tersebut,” kata Ike Silviana.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Ombudsman sudah diminta untuk ikut serta dalam pengawasan kegiatan imunisasi COVID-19. Proses vaksinasi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad melalui keterangan tertulis yang disampaikan di Jambi, Sabtu.
Sebagai bentuk awal pengawasan pada Jumat (15/1) Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Jafar Ahmad, beserta jajaran melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi.
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman Jambi langsung berkoordinasi dengan Plt Kepala Dinkes Jambi, Raflizar terkait penyaluran vaksin.
Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendistribusian, penyimpanan, hingga vaksinasi harus sesuai dengan SOP sehingga masyarakat tenang dan mengikuti anjuran dari Pemerintah terkait upaya penekanan transmisi COVID-19.
Jafar Ahmad menekankan agar tidak sampai terjadi mall administrasi dalam program vaksinasi tersebut.
Jafar sendiri juga menegaskan bahwa dirinya beserta seluruh insan Ombudsman di Jambi siap jika diminta untuk divaksin.
Karena sesuai dengan tugasnya, Ombudsman akan sering berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
“Sesuai dengan arahan Presiden RI, aparat pemerintah yang berada di garda terdepan berhadapan dengan masyarakat menjadi salah satu kelompok yang menjadi prioritas vaksin COVID-19,” kata Jafar Ahmad.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Raflizar menyampaikan penyaluran vaksin dan kegiatan imunisasi COVID-19 merupakan upaya untuk menekan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi yang sudah mencapai tingkat moderat.
Pada Kamis (14/1), Dinkes juga sudah melakukan vaksinasi terhadap 22 orang pejabat tinggi yang menjadi orang pertama menerima vaksin di Jambi.
Saat ini, Provinsi Jambi sudah menerima sebanyak 31.200 dosis vaksin Sinovac. Vaksin tersebut akan disalurkan ke daerah prioritas yakni Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Sementara penerima vaksin tersebut diutamakan kepada tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, serta aparat pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Setelah memberikan imunisasi ke kelompok prioritas, baru kita salurkan ke masyarakat,” kata Raflizar.
Raflizar juga mengatakan bahwa penyimpanan vaksin tersebut juga sudah dilakukan sesuai standar, di mana di provinsi vaksin disimpan di gudang instalasi farmasi Dinkes Jambi. Saat didistribusikan vaksin juga akan tetap dijaga kualitas-nya hingga nanti disuntikkan ke penerima.
“Pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi transmisi CCOVID-19 di Jambi, menurunkan angka kematian, dan mewujudkan herd immunity untuk melindungi masyarakat,” kata Raflizar.
Kasi Survailens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr Ike Silviana mengatakan imunisasi ini dilakukan dalam dua tahapan. Setelah divaksin, penerima akan diberikan vaksin kembali minimal 14 hari untuk menjaga antibody penerima.
Ike juga menyatakan bahwa nantinya akan ada ditemui kasus penerima vaksin COVID-19 yang mengalami efek samping berlebihan.
Ia menyebutkan ini merupakan hal wajar dan pihaknya sudah membentuk pokja khusus yang akan menginvestigasi penyebab efek samping tersebut.
“Itu pasti ada, kita juga sudah meminta seluruh rumah sakit untuk menerima pasien terkait efek samping dari vaksin COVID-19 tersebut,” kata Ike Silviana.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021