Bupati Tanjabbar H Anwar Sadat mengikuti Rapat Koordinasi Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual ,Senin (03/05).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dihadiri Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah sesuai arahan Presiden melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri 2021.
Menyesuaikan kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga harus ikut arahan dengan membuat imbauan dan kebijakan memperketat aturan larangan mudik.
Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri mengatakan setiap kepala daerah membuat aturan larangan mudik sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.
"Jangan lengah terus konsisten, satu narasi yang sama yaitu larangan mudik," kata Mendagri.
Kepala BNPB Nasional Doni Monardo mengatakan 11 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 dan melaksanan PPKM mikro, salah satu nya termasuk Provinsi Jambi.
"Menjadi atensi kita semua terutama yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan," kata Doni Monardo.
Setelah lebaran, kata dia diharapkan Rumah Sakit betul-betul dalam kondisi siaga, agar dapat bekerja dengan optimal. Terdapat lima klaster yang diantisipasi yakni mudik, sholat berjamaah, buka puasa bersama, takziah dan aktifitas perkantoran.
"Antisipasi juga pusat perbelanjaan atau pasar karena analisis mobilitas menunjukkan peningkatan pergerakan masyarakat dipusat perbelanjaan dan Pasar, lebih baik cerewet ketimbang korban berderet, lebih baik tidak mudik dari pada berakhir di Rumah Sakit," katanya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan semua unsur yang bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan larangan mudik dan implementasinya di lapangan.
"Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan semua pihak untuk terus menjaga koordinasi," katanya
.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dihadiri Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah sesuai arahan Presiden melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri 2021.
Menyesuaikan kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga harus ikut arahan dengan membuat imbauan dan kebijakan memperketat aturan larangan mudik.
Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri mengatakan setiap kepala daerah membuat aturan larangan mudik sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.
"Jangan lengah terus konsisten, satu narasi yang sama yaitu larangan mudik," kata Mendagri.
Kepala BNPB Nasional Doni Monardo mengatakan 11 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 dan melaksanan PPKM mikro, salah satu nya termasuk Provinsi Jambi.
"Menjadi atensi kita semua terutama yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan," kata Doni Monardo.
Setelah lebaran, kata dia diharapkan Rumah Sakit betul-betul dalam kondisi siaga, agar dapat bekerja dengan optimal. Terdapat lima klaster yang diantisipasi yakni mudik, sholat berjamaah, buka puasa bersama, takziah dan aktifitas perkantoran.
"Antisipasi juga pusat perbelanjaan atau pasar karena analisis mobilitas menunjukkan peningkatan pergerakan masyarakat dipusat perbelanjaan dan Pasar, lebih baik cerewet ketimbang korban berderet, lebih baik tidak mudik dari pada berakhir di Rumah Sakit," katanya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan semua unsur yang bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan larangan mudik dan implementasinya di lapangan.
"Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan semua pihak untuk terus menjaga koordinasi," katanya
.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021