Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) perlu mendapatkan apresiasi.
Rizal menyatakan sepakat dengan rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista yang kini sedang disusun Kementerian Pertahanan akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
Baca juga: Kemenperin dukung kemandirian alutsista melalui Len Industri
“Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan. Saya sepakat dengan yang saat ini tengah direncanakan oleh pemerintah, yakni sistem pengadaan yang digeser ke depan yang dilakukan pada tahun 2021-2024,” katanya.
Rizal menilai investasi yang dilakukan secara langsung pada tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.
Selain itu, katanya, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau "compatible" dengan satu lainnya.
“Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” kata Rizal.
Baca juga: Kemenperin berupaya wujudkan kemandirian alutsista
Pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap PDB 0,8 persen yang konsisten selama 25 tahun ke depan.
Jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 disebut-sebut sebesar 125 miliar dolar AS dengan mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.
"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan 125 miliar dolar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun," jelas Rizal.
Rizal mengemukakan, selama ini belanja pertahanan Indonesia terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir di mana pada tahun 2013 mencapai 0,9 persen dari PDB dan kini 0,78 persen dari PDB.
Baca juga: Anggota DPR tolak rencana Kemhan utang untuk beli alutsista
"Artinya masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Itu artinya Menhan Prabowo Subianto sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelas Rizal.
Adapun survei Litbang Kompas pada Selasa (25/5) mengungkap 92,8 persen responden menyatakan pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.
“Anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang perlu ditepis karena saat ini Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter," tegas Rizal.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021