Pemberlakuan kembali PPKM Mikro di Jambi saat ini berimbas pada industri perhotelan dan restoran di Provinsi Jambi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jambi, Yudi Ghani di Jambi Selasa (13/7).
Yudi mengatakan, sebelum PPKM kembali diberlakukan industri perhotelan dan restoran mendapatkan izin untuk pengadaan kegiatan dan rapat dengan kapasitas keterisian ruangan 25 persen hingga 50 persen.
"Sekarang PPKM ada lagi, nol benar-benar tidak ada kegiatan rapat maupun resepsi karena ada pembatasan kegiatan pemerintahan untuk mengadakan rapat tatap muka," kata Yudi.
Dirinya menambahkan, sebelum PPKM Mikro kembali diberlakukan sejak awal Juli 2021 lalu okupansi hotel bintang 3 ke atas mencapai 50 persen sampai 70 persen. Saat ini okupansi hotel kembali menurun bahkan mencapai 30 persen sebagai dampak pembatasan kegiatan. Sedangkan untuk hotel bintang 3 ke bawah dampak yang dirasakan lebih besar, dengan okupansi hotel yang lebih kecil di bawah 30 persen.
"Bisa dikatakan hotel bintang 3 ke atas ini paling banyak bergantung dengan anggaran belanja pemerintah. Adanya PPKM Darurat di Jawa dan Bali ini juga berimbas untuk industri perhotelan di Jambi,"terangnya.
Yudi menegaskan, pemberlakuan kembali PPKM mikro tentunya bukan tanpa alasan hal ini mengingat penyebaran Covid tengah tinggi meski kebijakan PPKM mikro ini akan berimbas pada dunia usaha dan perekonomian Jambi termasuk industri hotel dan restoran.
"Sebetulnya kami dari industri perhotelan dan restoran juga sudah memiliki ketetapan masing-masing tentang prokes dan pencegahan Covid di lingkungan kerja yakni CHSE , itu artinya kami siap melakukan antisipasi agar penyebaran Covid tidak terjadi di industri kami namun jika sudah ada pembatasan jelas berpengaruh pada pendapatan kami karena kegiatan tidak ada," jelasnya.
Untuk mendorong usaha perhotelan agar dapat berjalan dengan normal, PHRI Jambi telah melakukan vaksinasi kepada 75 persen pegawai industri perhotelan dan restoran di Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Yudi mengatakan, sebelum PPKM kembali diberlakukan industri perhotelan dan restoran mendapatkan izin untuk pengadaan kegiatan dan rapat dengan kapasitas keterisian ruangan 25 persen hingga 50 persen.
"Sekarang PPKM ada lagi, nol benar-benar tidak ada kegiatan rapat maupun resepsi karena ada pembatasan kegiatan pemerintahan untuk mengadakan rapat tatap muka," kata Yudi.
Dirinya menambahkan, sebelum PPKM Mikro kembali diberlakukan sejak awal Juli 2021 lalu okupansi hotel bintang 3 ke atas mencapai 50 persen sampai 70 persen. Saat ini okupansi hotel kembali menurun bahkan mencapai 30 persen sebagai dampak pembatasan kegiatan. Sedangkan untuk hotel bintang 3 ke bawah dampak yang dirasakan lebih besar, dengan okupansi hotel yang lebih kecil di bawah 30 persen.
"Bisa dikatakan hotel bintang 3 ke atas ini paling banyak bergantung dengan anggaran belanja pemerintah. Adanya PPKM Darurat di Jawa dan Bali ini juga berimbas untuk industri perhotelan di Jambi,"terangnya.
Yudi menegaskan, pemberlakuan kembali PPKM mikro tentunya bukan tanpa alasan hal ini mengingat penyebaran Covid tengah tinggi meski kebijakan PPKM mikro ini akan berimbas pada dunia usaha dan perekonomian Jambi termasuk industri hotel dan restoran.
"Sebetulnya kami dari industri perhotelan dan restoran juga sudah memiliki ketetapan masing-masing tentang prokes dan pencegahan Covid di lingkungan kerja yakni CHSE , itu artinya kami siap melakukan antisipasi agar penyebaran Covid tidak terjadi di industri kami namun jika sudah ada pembatasan jelas berpengaruh pada pendapatan kami karena kegiatan tidak ada," jelasnya.
Untuk mendorong usaha perhotelan agar dapat berjalan dengan normal, PHRI Jambi telah melakukan vaksinasi kepada 75 persen pegawai industri perhotelan dan restoran di Jambi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021