Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan study tiru ke Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
"Pada hasil pemutakhiran data tindak lanjut BPK RI perwakilan Jambi semester satu tahun 2021, Kabupaten Batanghari mendapat presentasi penyelesaian di atas 80 persen, sehingga kami menganggap perlu untuk berkoordinasi dan tukar pikiran atas pengalaman di dalam menyelesaikan tindak lanjut tersebut baik terhadap ASN dan pihak ke tiga," kata Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan di Batanghari, Jum'at.
Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit.
Kabupaten Batanghari sudah enam kali secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Daerah. Prestasi tersebut dapat diraih atas kerja sama yang baik seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan keseriusan semua pihak atas pentingnya akuntabilitas dan transparansi, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran.
Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menjelaskan dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi beberapa hal yang di lakukan, yaitu meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD, serta aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk dapat membantu Pemerintah Daerah melakukan penagihan kerugian Negara.
"Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus (SKK) serta melalui seluruh Irban melakukan upaya aktif ke setiap OPD," kata Bakhtiar.
Kemudian terkait perkembangan kerugian Daerah, penyelesaian kasus dilaksanakan dengan time frame penyelesaian ganti rugi berdasarkan peraturan perundangan.
Selanjutnya menindak lanjuti temuan-temuan tersebut telah menyusun rencana implementasi aksi (Action Plan) yang dengan melaksanakan bimbingan dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.
"Besar harapan kami dengan adanya koordinasi dan study banding ini dapat meningkatkan kerja sama antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat," kata Bakhtiar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Pada hasil pemutakhiran data tindak lanjut BPK RI perwakilan Jambi semester satu tahun 2021, Kabupaten Batanghari mendapat presentasi penyelesaian di atas 80 persen, sehingga kami menganggap perlu untuk berkoordinasi dan tukar pikiran atas pengalaman di dalam menyelesaikan tindak lanjut tersebut baik terhadap ASN dan pihak ke tiga," kata Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan di Batanghari, Jum'at.
Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit.
Kabupaten Batanghari sudah enam kali secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Daerah. Prestasi tersebut dapat diraih atas kerja sama yang baik seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan keseriusan semua pihak atas pentingnya akuntabilitas dan transparansi, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran.
Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menjelaskan dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi beberapa hal yang di lakukan, yaitu meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD, serta aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk dapat membantu Pemerintah Daerah melakukan penagihan kerugian Negara.
"Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus (SKK) serta melalui seluruh Irban melakukan upaya aktif ke setiap OPD," kata Bakhtiar.
Kemudian terkait perkembangan kerugian Daerah, penyelesaian kasus dilaksanakan dengan time frame penyelesaian ganti rugi berdasarkan peraturan perundangan.
Selanjutnya menindak lanjuti temuan-temuan tersebut telah menyusun rencana implementasi aksi (Action Plan) yang dengan melaksanakan bimbingan dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.
"Besar harapan kami dengan adanya koordinasi dan study banding ini dapat meningkatkan kerja sama antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat," kata Bakhtiar.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021