Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Inspektorat Daerah daerah itu menggelar rapat koordinasi terkait pemenuhan dokumen MCP KPK 2022.
Untuk nilai MCP yang diraih Pemkab Batanghari pada 2021 lalu yang tertinggi selama MCP ini dibentuk.
“Biasanya di angka 80, 81 dan 82 persen, Alhamdullilah walaupun target yang ditetapkan Bupati Batanggari di angka 95. Tapi daerah kita meraih 89.69 persen,” kata
Inspektur Daerah Batanghari, Akmaludin. Rabu (13/04/2022)
Rakor tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai Monitoring Centre Of Prevention (MCP) yang sebelumnya daerah ini dengan persentase 89.69 persen dari KPK RI.
Lanjut Akmaludin tahun ini, menurutnya akan berusaha lebih intens bersinergi dengan OPD terkait. Strategi ini ditekankan terhadap OPD terkait, karena yang perlu melengkapi apa yang diminta KPK adalah OPD itu.
“OPD bisa bekerja sama untuk dokumen itu, banyak OPD terkait dan ada 8 aspek area yang ditugaskan KPK untuk kita kerjakan mulai dari UKPBJ, Perizinan, Kepegawaian dan tata kelola dan desa," ujarnya
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Untuk nilai MCP yang diraih Pemkab Batanghari pada 2021 lalu yang tertinggi selama MCP ini dibentuk.
“Biasanya di angka 80, 81 dan 82 persen, Alhamdullilah walaupun target yang ditetapkan Bupati Batanggari di angka 95. Tapi daerah kita meraih 89.69 persen,” kata
Inspektur Daerah Batanghari, Akmaludin. Rabu (13/04/2022)
Rakor tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai Monitoring Centre Of Prevention (MCP) yang sebelumnya daerah ini dengan persentase 89.69 persen dari KPK RI.
Lanjut Akmaludin tahun ini, menurutnya akan berusaha lebih intens bersinergi dengan OPD terkait. Strategi ini ditekankan terhadap OPD terkait, karena yang perlu melengkapi apa yang diminta KPK adalah OPD itu.
“OPD bisa bekerja sama untuk dokumen itu, banyak OPD terkait dan ada 8 aspek area yang ditugaskan KPK untuk kita kerjakan mulai dari UKPBJ, Perizinan, Kepegawaian dan tata kelola dan desa," ujarnya
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022