Program "Dua Miliar Satu Kecamatan" atau Dumisake yang menjadi salah satu unggulan Pemerintah Provinsi Jambi merupakan aksi dan strategi pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan;
"Dumisake yang digagas oleh Gubernur Jambi merupakan salah satu tindakan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, pada giliranya untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan," kata Sudirman di Jambi, Jum'at.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah itu melaksanakan rapat koordinasi kebijakan bidang sosial bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu. Melalui rapat tersebut di harapkan dapat mewujudkan langkah dan rumusan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah itu.
Sudirman menjelaskan penanganan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pemerintah daerah itu yang diimplementasikan melalui program Dumisake. Program tersebut dijabarkan dalam lima pilar aksi, yakni Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif.
"Saat ini regulasi mengenai kesejahteraan sosial telah banyak, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dengan adanya regulasi tersebut harapannya pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan," kata Sudirman.
Prioritas penangan kesejahteraan sosial melalui program Dumisake tersebut diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan seperti, kemiskinan, terlantar, disabilitas, keterpencilan, ketuna'an sosial dan penyimpangan perilaku. Serta korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinergi dan terus melakukan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam penyusunan data terpadu antara kesejahteraan sosial serta data lainnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian penyaluran bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menyatukan komitmen dari stakeholder baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerahnya masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
"Dumisake yang digagas oleh Gubernur Jambi merupakan salah satu tindakan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, pada giliranya untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan," kata Sudirman di Jambi, Jum'at.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah itu melaksanakan rapat koordinasi kebijakan bidang sosial bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu. Melalui rapat tersebut di harapkan dapat mewujudkan langkah dan rumusan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah itu.
Sudirman menjelaskan penanganan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pemerintah daerah itu yang diimplementasikan melalui program Dumisake. Program tersebut dijabarkan dalam lima pilar aksi, yakni Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif.
"Saat ini regulasi mengenai kesejahteraan sosial telah banyak, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dengan adanya regulasi tersebut harapannya pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan," kata Sudirman.
Prioritas penangan kesejahteraan sosial melalui program Dumisake tersebut diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan seperti, kemiskinan, terlantar, disabilitas, keterpencilan, ketuna'an sosial dan penyimpangan perilaku. Serta korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinergi dan terus melakukan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam penyusunan data terpadu antara kesejahteraan sosial serta data lainnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian penyaluran bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menyatukan komitmen dari stakeholder baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerahnya masing-masing.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022