Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi pilihan ekonomi Indonesia.
“Kita tidak anti yang besar. Ketika saya berintrospeksi mengenai BUMN yang dianggap menara gading dan itu memang benar, sehingga sinergitas BUMN justru menjadi kuku yang tajam mematikan para pengusaha. Di situlah saya bongkar bagaimana BUMN harus membangun ekosistem yang win-win (menguntungkan kedua belah pihak) dengan para pengusaha swasta, terutama pengusaha UKM dan para negara sahabat, apakah dari Jepang, China, atau Korea,” ujarnya di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin.
Karena itu, dia mengaku sejak awal pandemi COVID-19 selalu mengajak pihak BUMN dan para pengusaha untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pendanaan, pendampingan, dan akses pasar.
Hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan 7,1 juta lapangan kerja di desa berkat PT Permodalan Madani (Persero) melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) guna memberikan layanan khusus bagi perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro yang mau memulai usaha ataupun mengembangkan usaha.
Padahal, lanjutnya, di waktu bersamaan banyak orang di perkotaan yang pulang kampung akibat kehilangan pekerjaan.
“Pembukaan 7,1 juta lapangan kerja karena program PNM Mekaar yang dilakukan ibu-ibu di desa hanya dengan pinjaman Rp1-4 juta saja dan tingkat kemacetannya hanya 0,13 persen. Terbayang tidak kalau di perkotaan melepaskan tenaga kerja, di desanya tidak ada pekerjaan? Mau kemana ekonomi Indonesia?,” kata dia.
Sebagai upaya lain menguatkan ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mendorong perpanjangan restrukturisasi ekonomi sampai tahun 2023 melalui subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 13 persen dengan bunga KUR yang dibayarkan kepada debitur sebesar tiga persen.
Jika ekosistem bisnis yang baik sudah terbangun, Indonesia mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima persen per tahun di tahun 2045.
“Ada perbaikan ekosistem yang harus ditelurkan oleh Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), para sahabat di Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan lain-lain. Kita harus mendorong (usaha) yang besar, tapi fondasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi pilihan,” ucap Menkop.
Baca juga: Erick: NU harus jadi fondasi kebangkitan pendidikan dan ekonomi umat
Baca juga: Akademisi nilai BUMN masuk Fortune 100 bukti keberhasilan transformasi
Baca juga: RI berpotensi jadi pemain industri digital terbesar di Asia Tenggara
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022