Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina (Persero) untuk menelusuri kebenaran terkait informasi adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji.
Erick menyampaikan, Komisaris PT Pertamina diharapkan bekerja sama dengan para Direksi untuk menelusuri dugaan tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membuat tata kelola dan penyaluran elpiji menjadi lebih baik.
Oleh karena itu, Erick akan melakukan upaya hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
"Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang penjarakan pertama. Atau permainan elpiji masalah impor ya kita tangkap kalau ada yang main-main," ujarnya.
Lebih lanjut Erick menyampaikan keseriusan untuk memberantas praktik korupsi di BUMN seperti kasus mafia pangan.
Dia menyebut, modus yang digunakan mafia pangan, yakni mencampur beras kualitas baik dengan kualitas rendah, yang kemudian dilabeli dengan nama beras premium.
Erick juga mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik korupsi di BUMN.
"Wasit aja sekarang ditangkap sama Satgas Mafia Bola, apalagi yang namanya mafia pangan atau mafia energi," katanya pula.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan telah memutus beberapa agen elpiji di Sumatera Barat yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina.
"Bagi kami, tim sudah periksa, jika tidak sesuai akan dicabut pemutusan hubungan kerja. Agen yang tidak mau disiplin dikurangi jatahnya dan kami langsung kirim ke pedesaan yang lebih membutuhkan," ujar Ahok.
Ahok juga menyinggung adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji.
"Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen, kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja," katanya.
Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi.
"Saya akan datang, ini NKRI, tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik," ujarnya.
