Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Kode QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS) yang akan dikoneksikan lintas negara harus mampu memudahkan pelaku UMKM dan pariwisata.
Indonesia sudah memulai untuk mengkoneksikan sistem pembayaran dengan sejumlah negara ASEAN. Per Senin (29/8) ini, menurut Bank Sentral, Indonesia dan Thailand telah menerapkan implementasi penuh untuk koneksi sistem pembayaran QR.
Jokowi mengharapkan dengan interkoneksi QRIS antarnegara, maka akan meningkatkan efisiensi biaya sehingga pelaku usaha, khususnya UMKM dan pariwisata dapat memproduksi barang dengan nilai yang kompetitif di pasar mancanegara.
"Kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," kata Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, untuk mengkoneksikan sistem pembayaran.
"QR, fast payment, currency, ini kami akan sambungkan. Hari ini mulai dengan implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR," kata Perry.
Selain itu, kata Perry, penerapan koneksi sistem pembayaran QR sudah diujicobakan dengan Malaysia sejak Januari 2022, sedangkan dengan Singapura sedang difinalisasi.
"Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross border, QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional," kata Perry.
Menurut data BI, nilai transaksi QRIS dalan satu tahun mampu tumbuh 305,49 persen ke Rp4,52 triliun pada Februari 2022.
Sementara itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh 268,64 persen (year on year) ke 54,91 juta pada Februari 2022.
Pertumbuhan ini sejalan dengan tren adopsi pembayaran nontunai yang terus menguat di kalangan pedagang (merchants).
Situasi pandemi COVID-19 juga ditengarai turut mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital.
Baca juga: BI: ASEAN-5 lebih dulu integrasi pembayaran lintas batas dibanding G20
Baca juga: BI luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Baca juga: Presiden minta BI kawal implementasi kartu kredit pemerintah domestik
Baca juga: Luhut minta pemerintah pusat dan daerah implementasikan KKP Domestik
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022