Serapan anggaran belanja daerah Kabupaten Batanghari triwulan ke IV mencapai 66.91 persen atau belum mencapai target tahapan.
Untuk belanja daerah dari jumlah anggaran Rp1,6 triliun hingga Desember 2022 baru terealisasi Rp1,1 triliun atau sebesar 66,91 persen.
"Ya, ada hambatan dan kendala yang dihadapi semua SKPD Pemkab Batanghari terutama dari sisi program kegiatan," kata Sekretaris Daerah Batanghari, Muhamad Azan di Muara Bulian, Kamis (29/12).
Adanya keterlambatan fisik di lapangan merupakan hambatan ini lazim dialami di semua kegiatan fisik. Sekda juga mengakui tidak sedikit program dari kegiatan di OPD tersebut meminta pencairan sekaligus.
Belanja daerah tersebut termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Memang ada beberapa kegiatan dari pihak rekanan yang memiliki modal berkecukupan, sehingga antara progres pekerjaan fisik di lapangan dengan progres tahapan administrasi keuangan tidak berbanding lurus,” katanya
Untuk serapan anggaran yang rendah itu ditemukan pada Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, Sekda mengatakan upaya yang tengah dilakukan Pemda dalam bentuk koordinasi. Dengan melakukan evaluasi untuk semua OPD dan belanja daerah yang mencakup di masing-masing OPD.
"Kita sudah ingatkan untuk segera memaksimalkan belanja daerah sesuai program kegiatan yang ada di DPA masing-masing OPD,” katanya
Dengan demikian, Sekda berharap menjelang beberapa hari ke depan semuanya akan terealisasi dengan baik.
Ia menyakini menjelang berakhir tahapan proses pencairan apa yang sudah rencanakan belanja daerah tetap mencapai target tahapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Untuk belanja daerah dari jumlah anggaran Rp1,6 triliun hingga Desember 2022 baru terealisasi Rp1,1 triliun atau sebesar 66,91 persen.
"Ya, ada hambatan dan kendala yang dihadapi semua SKPD Pemkab Batanghari terutama dari sisi program kegiatan," kata Sekretaris Daerah Batanghari, Muhamad Azan di Muara Bulian, Kamis (29/12).
Adanya keterlambatan fisik di lapangan merupakan hambatan ini lazim dialami di semua kegiatan fisik. Sekda juga mengakui tidak sedikit program dari kegiatan di OPD tersebut meminta pencairan sekaligus.
Belanja daerah tersebut termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Memang ada beberapa kegiatan dari pihak rekanan yang memiliki modal berkecukupan, sehingga antara progres pekerjaan fisik di lapangan dengan progres tahapan administrasi keuangan tidak berbanding lurus,” katanya
Untuk serapan anggaran yang rendah itu ditemukan pada Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, Sekda mengatakan upaya yang tengah dilakukan Pemda dalam bentuk koordinasi. Dengan melakukan evaluasi untuk semua OPD dan belanja daerah yang mencakup di masing-masing OPD.
"Kita sudah ingatkan untuk segera memaksimalkan belanja daerah sesuai program kegiatan yang ada di DPA masing-masing OPD,” katanya
Dengan demikian, Sekda berharap menjelang beberapa hari ke depan semuanya akan terealisasi dengan baik.
Ia menyakini menjelang berakhir tahapan proses pencairan apa yang sudah rencanakan belanja daerah tetap mencapai target tahapan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022