Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Jambi, menggelar rapat paripurna perdana dalam rangka Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan, selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, yang memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah.
Kemudian, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desentralisasi, termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022,
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh perangkat daerah telah menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dalam penyusunan tersebut, mengharuskan setiap perangkat daerah, dalam menyusun anggaran, tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
Sehingga, ia melanjutkan, setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukkan, keluaran, manfaat dan dampak yang dicapai, yang keseluruhannya sudah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disebut dengan SIPD.
Dari sisi pendapatan daerah, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2022 adalah Rp1,2 triliun atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.
"Atas segala capaian ini, tentunya kami mengapresiasi kerja seluruh pihak termasuk pimpinan dan anggota dewan yang terhormat," kata Bupati Batanghari.
Selanjutnya, untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah dianggarkan dana belanja melalui 118 program, 205 kegiatan serta 468 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.6 triliun dan dapat direalisasikan Rp1.3 triliun. Artinya, capaian realisasi keuangan sebesar 80,23 persen.
Sementara itu, Bupati Fadhil Arief juga menyebutkan capaian tersebut mengakui masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang rencana sumber dananya berasal dari pinjaman daerah belum dapat direalisasikan dikarenakan terjadi keterlambatan dalam proses kesepakatan dengan lembaga pemberi pinjaman sampai proses pengadaan barang dan jasanya.
"Akan tetapi, untuk angka pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022 lalu meningkat pesat, atau berada pada angka 12 Persen lebih," katanya.
Selain itu, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin juga menyampaikan atas disampaikan LKPJ tahun 2022 tersebut pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mitra kerja antara para Komisi-Komisi di DPRD.
"Melalui hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja masing-masing undangan secara resmi pembahasan LKPJ ini akan kita sampaikan setelah rapat paripurna ini selesai," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan, selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, yang memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah.
Kemudian, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desentralisasi, termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022,
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh perangkat daerah telah menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dalam penyusunan tersebut, mengharuskan setiap perangkat daerah, dalam menyusun anggaran, tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
Sehingga, ia melanjutkan, setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukkan, keluaran, manfaat dan dampak yang dicapai, yang keseluruhannya sudah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disebut dengan SIPD.
Dari sisi pendapatan daerah, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2022 adalah Rp1,2 triliun atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.
"Atas segala capaian ini, tentunya kami mengapresiasi kerja seluruh pihak termasuk pimpinan dan anggota dewan yang terhormat," kata Bupati Batanghari.
Selanjutnya, untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah dianggarkan dana belanja melalui 118 program, 205 kegiatan serta 468 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.6 triliun dan dapat direalisasikan Rp1.3 triliun. Artinya, capaian realisasi keuangan sebesar 80,23 persen.
Sementara itu, Bupati Fadhil Arief juga menyebutkan capaian tersebut mengakui masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang rencana sumber dananya berasal dari pinjaman daerah belum dapat direalisasikan dikarenakan terjadi keterlambatan dalam proses kesepakatan dengan lembaga pemberi pinjaman sampai proses pengadaan barang dan jasanya.
"Akan tetapi, untuk angka pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022 lalu meningkat pesat, atau berada pada angka 12 Persen lebih," katanya.
Selain itu, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin juga menyampaikan atas disampaikan LKPJ tahun 2022 tersebut pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mitra kerja antara para Komisi-Komisi di DPRD.
"Melalui hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja masing-masing undangan secara resmi pembahasan LKPJ ini akan kita sampaikan setelah rapat paripurna ini selesai," tutupnya.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023