Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Masyarakat Hutan Adat (MHA) di Provinsi Jambi kini mulai masuk tahap pembahasan di DPRD Provinsi Jambi dan ditargetkan selesai 2023.
"Masyarakat Marga Bukit Bulan di Kabupaten Sarolangun dan Kerinci Provinsi Jambi saat ini sedang menunggu legalitas hutan adat mereka dan syarat legal formal dari negara untuk pengakuan hutan adat ini harus diawali dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)," kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Adi Junedi, di Jambi Kamis.
MHA adalah identitas bagi masyarakat adat di Jambi dan MHA ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi masyarakat untuk mendapatkan izin mengelola Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Proses pengakuan MHA ini berlangsung cukup panjang, dimulai dari identifikasi hingga pengesahan dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah (Perda) untuk MHA yang berada di dalam kawasan hutan negara sehingga untuk meringkas proses ini, di Jambi saat ini sedang diusulkan Rancangan Perda MHA.
Secara garis besar konsep Perda Pedoman ini, Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pengakuan MHA melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, baik untuk MHA yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
"Kami mengapresiasi proses Perda MHA yang saat ini sudah pada tahapan harmonisasi Ranperda Masyarakat hukum adat di Kanwil kementerian Hukum dan HAM,” kata Adi Junedi.
Beberapa waktu lalu Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Bersama KKI Warsi dan tim yang tergabung dalam Tim Penyusun Ranperda tersebut telah melewati proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Harmonisasi dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi.
Proses harmonisasi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan sebelum Pembahasan Ranerda di tingkat legislatif. Harmonisasi Ranperda ini merupakan pengujian substansi Ranperda secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menguji Ranperda tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan setingkatnya.
Kemudian pada proses harmonisasi Ranperda ini berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang salah satu diantaranya terdapat perubahan Judul Ranperda yang awalnya Ranperda Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat di Daerah Provinsi Jambi menjadi Ranperda Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di daerah Provinsi Jambi.
Sementara itu Sekretaris Tim Penyusun Ranperda MHA Jambi Yunasri Basri mengatakan dengan sudah selesainya harmonisasi ini selanjutnya Ranperda Masyarakat Hukum Adat (MHA) memasuki tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Jambi.
Ranperda tersebut telah masuk dalam Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jambi Tahun 2023 dan besar harapannya Ranperda tersebut dapat secepatnya ditetapkan menjadi Perda agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan Masyarakat Hukum adat sesuai dengan kewenangannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
"Masyarakat Marga Bukit Bulan di Kabupaten Sarolangun dan Kerinci Provinsi Jambi saat ini sedang menunggu legalitas hutan adat mereka dan syarat legal formal dari negara untuk pengakuan hutan adat ini harus diawali dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)," kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Adi Junedi, di Jambi Kamis.
MHA adalah identitas bagi masyarakat adat di Jambi dan MHA ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi masyarakat untuk mendapatkan izin mengelola Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Proses pengakuan MHA ini berlangsung cukup panjang, dimulai dari identifikasi hingga pengesahan dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah (Perda) untuk MHA yang berada di dalam kawasan hutan negara sehingga untuk meringkas proses ini, di Jambi saat ini sedang diusulkan Rancangan Perda MHA.
Secara garis besar konsep Perda Pedoman ini, Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pengakuan MHA melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, baik untuk MHA yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
"Kami mengapresiasi proses Perda MHA yang saat ini sudah pada tahapan harmonisasi Ranperda Masyarakat hukum adat di Kanwil kementerian Hukum dan HAM,” kata Adi Junedi.
Beberapa waktu lalu Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Bersama KKI Warsi dan tim yang tergabung dalam Tim Penyusun Ranperda tersebut telah melewati proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Harmonisasi dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi.
Proses harmonisasi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan sebelum Pembahasan Ranerda di tingkat legislatif. Harmonisasi Ranperda ini merupakan pengujian substansi Ranperda secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menguji Ranperda tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan setingkatnya.
Kemudian pada proses harmonisasi Ranperda ini berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang salah satu diantaranya terdapat perubahan Judul Ranperda yang awalnya Ranperda Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat di Daerah Provinsi Jambi menjadi Ranperda Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di daerah Provinsi Jambi.
Sementara itu Sekretaris Tim Penyusun Ranperda MHA Jambi Yunasri Basri mengatakan dengan sudah selesainya harmonisasi ini selanjutnya Ranperda Masyarakat Hukum Adat (MHA) memasuki tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Jambi.
Ranperda tersebut telah masuk dalam Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jambi Tahun 2023 dan besar harapannya Ranperda tersebut dapat secepatnya ditetapkan menjadi Perda agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan Masyarakat Hukum adat sesuai dengan kewenangannya.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023