Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022.
Pada paripurna tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Anita Yasmin di Gedung DPRD Batanghari, Senin dengan sembilan fraksi DPRD yang ada.
Salah satu Fraksi DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Fraksi (PKS) yang dibacakan oleh Asmawi menyampaikan pihaknya mengapresiasi atas capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp1,357 Triliun yang terealisasi 93,26 persen, terutama pada pos pendapatan transfer yang rata-rata di atas 90 persen.
Namun, pihaknya menemukan masih rendah realisasi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun dari tahun sebelumnya yang hanya tercapai 67,46 peren, untuk itu apa yang menyebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup rendah pada tahun 2022 ini.
Tentunya ini nanti menjadi pekerjaan besar dari pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya, terkait belanja daerah dari rencana anggaran 1.649 triliun lebih terealisasi 80,23 persen. Tentunya ini menjadi sesuatu yang mesti diperbaiki ke depan agar serapan anggaran yang telah direncanakan bisa terealisasi 100 persen terutama di sisa tahun anggaran tahun 2022 yang tentu saja akan mempengaruhi progres pembangunan, baik pembangunan Sumber daya Manusia maupun pembangunan fisik di Kabupaten Batanghari.
Selain itu, masih terdapat selisih yang sangat besar antara pos belanja operasi dan belanja modal yang tentunya berpengaruh terhadap hasil pembangunan fisik, tentunya solusi dari permasalahan ini adalah bukan dengan mengurangi belanja operasi terutama belanja yang wajib, namun dengan cara meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
Kemudian dari fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama-sama dengan seluruh Stakeholder untuk dapat memikirkan dan merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Quzwaini mengatakan pertama pihaknya mengamati tentang pembayaran denda keterlambatan pada kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2022 kemarin yang mana dapat menambah pendapatan kas daerah jika dilaksanakan dengan tepat yang kedua nantinya juga akan menyoroti soal kekurangan mutu dan volume pada 22 paket pekerjaan yang ada di dinas PUTR dan Perkim yang menurutnya kurang memadai.
Kedepannya nanti diharapkan agar bisa di awasi dengan baik lagi sehingga tidak di rugikan dalam hal ini dan untuk itu, pihaknya ingin memberikan saran tentang penata usaha serta pengamanan aset tetap yang ada di Batanghari yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset yang belum kuasai dengan alasan yang tidak relevan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
Pada paripurna tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Anita Yasmin di Gedung DPRD Batanghari, Senin dengan sembilan fraksi DPRD yang ada.
Salah satu Fraksi DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Fraksi (PKS) yang dibacakan oleh Asmawi menyampaikan pihaknya mengapresiasi atas capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp1,357 Triliun yang terealisasi 93,26 persen, terutama pada pos pendapatan transfer yang rata-rata di atas 90 persen.
Namun, pihaknya menemukan masih rendah realisasi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun dari tahun sebelumnya yang hanya tercapai 67,46 peren, untuk itu apa yang menyebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup rendah pada tahun 2022 ini.
Tentunya ini nanti menjadi pekerjaan besar dari pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya, terkait belanja daerah dari rencana anggaran 1.649 triliun lebih terealisasi 80,23 persen. Tentunya ini menjadi sesuatu yang mesti diperbaiki ke depan agar serapan anggaran yang telah direncanakan bisa terealisasi 100 persen terutama di sisa tahun anggaran tahun 2022 yang tentu saja akan mempengaruhi progres pembangunan, baik pembangunan Sumber daya Manusia maupun pembangunan fisik di Kabupaten Batanghari.
Selain itu, masih terdapat selisih yang sangat besar antara pos belanja operasi dan belanja modal yang tentunya berpengaruh terhadap hasil pembangunan fisik, tentunya solusi dari permasalahan ini adalah bukan dengan mengurangi belanja operasi terutama belanja yang wajib, namun dengan cara meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
Kemudian dari fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama-sama dengan seluruh Stakeholder untuk dapat memikirkan dan merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Quzwaini mengatakan pertama pihaknya mengamati tentang pembayaran denda keterlambatan pada kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2022 kemarin yang mana dapat menambah pendapatan kas daerah jika dilaksanakan dengan tepat yang kedua nantinya juga akan menyoroti soal kekurangan mutu dan volume pada 22 paket pekerjaan yang ada di dinas PUTR dan Perkim yang menurutnya kurang memadai.
Kedepannya nanti diharapkan agar bisa di awasi dengan baik lagi sehingga tidak di rugikan dalam hal ini dan untuk itu, pihaknya ingin memberikan saran tentang penata usaha serta pengamanan aset tetap yang ada di Batanghari yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset yang belum kuasai dengan alasan yang tidak relevan.
Editor : Nanang Mairiadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023