Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka sinergi dan inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi transaksi pemerintah.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Hermanto di Jambi, Selasa,menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi 2023 mulai dari pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),serta penguatan pasokan pangan strategis.
Saat ini juga sudah ada tujuh perjanjian kerja sama antara daerah (KAD) antar wilayah di luar Provinsi Jambi dan guna memperkuat pasokan pangan strategis. BI Provinsi Jambi juga melakukan sinergi Kampung Bantar dengan “Kampung Inflasi” di Kota Jambi.
Sementara itu, melalui penguatan data dan informasi, juga telah dilakukan konsolidasi hasil survei BPS, BI, Disperindag dan DKP, dengan mendorong pengembangan aplikasi Ciptani.
High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Provinsi Jambi, Selasa (5/9/2023). (ANTARA/HO-BI Jambi)
Selain melalui High Level Meeting, BI juga mengupayakan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui rakor pengendalian inflasi, capacity building TPID, edukasi inflasi dan penggunaan produk pangan olahan, serta safari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ke 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
BI Jambi merekomendasikan upaya pengendalian sesuai dengan koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Mendorong hilirisasi produk komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menjamin kepastian serapan hasil panen, menjamin ketersediaan pasokan, dan meminimalisir risiko fluktuasi harga.
BI juga mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mentransformasi transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai atau berbasis digital. Diharapkan percepatan ETPD dapat mendorong terciptanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, kesehatan fiskal, dan peningkatan layanan dan tata kelola keuangan daerah.
Implementasi KKI pada seluruh wilayah Provinsi Jambi merupakan salah satu upaya yang BI terus dorong dalam optimalisasi ETPD. BI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah mengimplementasikan KKI dan menjadi pionir di Provinsi Jambi, yang diharapkan daerah lain juga akan mengikutinya. Upaya peningkatan KKI terus dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, melalui pelaksanaan benchmarking, sosialisasi dan sharing session dengan BI, Pemerintah Daerah dan Bank RKUD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang hadir dalam agenda tersebut mengatakan khusus dalam menghadapi kondisi iklim yang memasuki kemarau panjang (el-nino), pihaknya menugaskan Dinas TPHP Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi, Badan Meteorologi dan Geofisika serta bekerja sama dengan seluruh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota guna menjaga dan meningkatkan produksi tanaman pangan masyarakat di daerah masing-masing.
Agenda HLM TPID dan TP2DD dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala Bulog Jambi, Forkopimda Jambi. HLM diisi dengan Capacity Building oleh narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, R. An An Andri Hikmat dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Digitalisasi” dan Koordinator Bidang Ekonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dara Ayu Prastiwi dengan tema Strategi Peningkatan Digitalisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi”.
