Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan.
Pengembangan ASN itu salah satunya terkait dengan inspektur perhubungan udara serta peningkatan kapasitas SDM yang bertugas pada perhubungan laut.
"Kami mendukung upaya percepatan SDM inspektur perhubungan udara terkait dengan rencana pemeriksaan International Civil Aviation Organization (ICAO)," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia juga mendukung adanya pengembangan kapasitas SDM perhubungan laut dengan experience learning. Pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Anas menjelaskan pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Pola pengembangan kualitas itu mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
"Terkait dengan experiential learning yang ada di perhubungan laut, targetnya adalah pelaut-pelaut kita ke depannya lebih andal dan kita sedang minta dilakukan upaya percepatan," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, mantan Bupati Banyuwangi itu menyerahkan izin prinsip formasi ASN kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Usulan formasi ASN Kemenhub sebesar 18.017 formasi disetujui seluruhnya oleh Kementerian PANRB.
Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia.
Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas 1.385 calon pegawai negeri sipil (CPNS) teknis dan enam CPNS tenaga kesehatan. Formasi itu juga mencakup 16.543 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis, serta 83 PPPK tenaga kesehatan.
Anas berharap Direktorat Perhubungan Udara dan Direktorat Perhubungan Laut serta seluruh unit kerja di Kemenhub bisa semakin meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk reformasi birokrasi di internal Kemenhub.
"Sebelumnya disetujui lebih dari 18 ribu formasi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang tertunda di Kementerian Perhubungan," pungkas Anas.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Pengembangan ASN itu salah satunya terkait dengan inspektur perhubungan udara serta peningkatan kapasitas SDM yang bertugas pada perhubungan laut.
"Kami mendukung upaya percepatan SDM inspektur perhubungan udara terkait dengan rencana pemeriksaan International Civil Aviation Organization (ICAO)," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia juga mendukung adanya pengembangan kapasitas SDM perhubungan laut dengan experience learning. Pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Anas menjelaskan pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Pola pengembangan kualitas itu mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
"Terkait dengan experiential learning yang ada di perhubungan laut, targetnya adalah pelaut-pelaut kita ke depannya lebih andal dan kita sedang minta dilakukan upaya percepatan," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, mantan Bupati Banyuwangi itu menyerahkan izin prinsip formasi ASN kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Usulan formasi ASN Kemenhub sebesar 18.017 formasi disetujui seluruhnya oleh Kementerian PANRB.
Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia.
Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas 1.385 calon pegawai negeri sipil (CPNS) teknis dan enam CPNS tenaga kesehatan. Formasi itu juga mencakup 16.543 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis, serta 83 PPPK tenaga kesehatan.
Anas berharap Direktorat Perhubungan Udara dan Direktorat Perhubungan Laut serta seluruh unit kerja di Kemenhub bisa semakin meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk reformasi birokrasi di internal Kemenhub.
"Sebelumnya disetujui lebih dari 18 ribu formasi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang tertunda di Kementerian Perhubungan," pungkas Anas.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024