Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia, yang diperkirakan terjadi 10-15 tahun ke depan.
Dalam peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.
“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Presiden Jokowi.
Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter.
Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebutuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.
“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi.
“Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk.
Capaian rasio dokter saat ini, kata Jokowi, menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.
“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan.
"Nanti pemenuhan dokter spesialis ke seluruh daerah akan dilakukan bersama-sama, baik pendidikan melalui universitas, maupun pendidikan yang berbasis rumah sakit," kata Menkes secara terpisah.
Pada tahap awal ini, kata Menkes Budi, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, orthopedi, dan ongkologi.
Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nnasional (PON), RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita.
Dengan menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU, lanjutnya, diharapkan Indonesia bisa mempersingkat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar lima tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Dalam peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.
“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Presiden Jokowi.
Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter.
Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebutuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.
“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi.
“Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk.
Capaian rasio dokter saat ini, kata Jokowi, menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.
“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan.
"Nanti pemenuhan dokter spesialis ke seluruh daerah akan dilakukan bersama-sama, baik pendidikan melalui universitas, maupun pendidikan yang berbasis rumah sakit," kata Menkes secara terpisah.
Pada tahap awal ini, kata Menkes Budi, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, orthopedi, dan ongkologi.
Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nnasional (PON), RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita.
Dengan menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU, lanjutnya, diharapkan Indonesia bisa mempersingkat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar lima tahun.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024