![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jambi.antaranews.com/berita/576486/pakar-pernyataan-toxic-luhut-dan-jokowi-agar-prabowo-hati-hati&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/28/IMG_5023.jpeg&description=Pakar: Pernyataan "toxic" Luhut dan Jokowi agar Prabowo hati-hati){kind=link}
Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang disetujui Presiden RI Joko Widodo soal orang toxic merupakan pesan agar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dapat berhati-hati.
“Hanya mengafirmasi, dan juga menggarisbawahi, ya, bahwa baik Luhut dan juga Jokowi itu memberi warning, peringatan kepada Prabowo sebenarnya, dalam proses pembentukan kabinet yang akan dilakukan,” kata Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa baik Luhut maupun Jokowi mengetahui langkah politik Prabowo usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Presiden RI terpilih pada 24 April 2024.
“Di sini Jokowi dengan Luhut melihat banyak partai yang mendekat, yang mungkin partai itu sebelumnya pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud Md). Jadi, ini peringatan, ya, implisit dari Luhut dan Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Strategic Research (ISR) itu.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa baik Luhut maupun Jokowi juga mengetahui bahwa mereka tidak berwenang dalam membentuk kabinet pemerintahan selanjutnya.
“Ya mereka enggak punya kewenangan untuk memengaruhi atau untuk membentuk kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo, tetapi paling minimal adalah memengaruhi proses membentuknya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih dapat menunjukkan kuasanya bahwa dalam proses pembentukan kabinet yang akan dia pimpin tidak terdapat intervensi apa pun.
“Namun, sekali lagi tetap Prabowo yang idealnya bisa menunjukkan power-nya (kuasanya) bahwa dirinya memang presiden terpilih yang powerful. Maksudnya tidak bisa diintervensi oleh presiden-presiden sebelumnya misalnya atau orang yang mungkin berjasa buat dirinya tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo setuju dengan pernyataan Luhut yang menyatakan jangan membawa orang toxic atau bermasalah masuk pemerintahan.
"Sudah bener dong. Bener, bener," kata Presiden Jokowi secara singkat usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa.
Saat ditanya bagaimana Presiden Jokowi memandang arah pernyataan Luhut itu, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Luhut.
"Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan," kata Jokowi.
Adapun Luhut menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029 untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5).
Pesan tersebut disampaikan Luhut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir.
Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
“Hanya mengafirmasi, dan juga menggarisbawahi, ya, bahwa baik Luhut dan juga Jokowi itu memberi warning, peringatan kepada Prabowo sebenarnya, dalam proses pembentukan kabinet yang akan dilakukan,” kata Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa baik Luhut maupun Jokowi mengetahui langkah politik Prabowo usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Presiden RI terpilih pada 24 April 2024.
“Di sini Jokowi dengan Luhut melihat banyak partai yang mendekat, yang mungkin partai itu sebelumnya pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud Md). Jadi, ini peringatan, ya, implisit dari Luhut dan Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Strategic Research (ISR) itu.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa baik Luhut maupun Jokowi juga mengetahui bahwa mereka tidak berwenang dalam membentuk kabinet pemerintahan selanjutnya.
“Ya mereka enggak punya kewenangan untuk memengaruhi atau untuk membentuk kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo, tetapi paling minimal adalah memengaruhi proses membentuknya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih dapat menunjukkan kuasanya bahwa dalam proses pembentukan kabinet yang akan dia pimpin tidak terdapat intervensi apa pun.
“Namun, sekali lagi tetap Prabowo yang idealnya bisa menunjukkan power-nya (kuasanya) bahwa dirinya memang presiden terpilih yang powerful. Maksudnya tidak bisa diintervensi oleh presiden-presiden sebelumnya misalnya atau orang yang mungkin berjasa buat dirinya tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo setuju dengan pernyataan Luhut yang menyatakan jangan membawa orang toxic atau bermasalah masuk pemerintahan.
"Sudah bener dong. Bener, bener," kata Presiden Jokowi secara singkat usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa.
Saat ditanya bagaimana Presiden Jokowi memandang arah pernyataan Luhut itu, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Luhut.
"Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan," kata Jokowi.
Adapun Luhut menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029 untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5).
Pesan tersebut disampaikan Luhut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir.
Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata dia.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024