Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung peningkatan belanja militer ketika membahas kesalahan alokasi atau misalokasi sumber daya dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi di World Water Forum Ke-10 di Bali.
“Studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2023. Jumlah itu mencapai 2,3 persen PDB global,” kata Puan Maharani pada High Level Meeting World Water Forum ke-10, di Nusa Dua, Bali, Senin.
Data tersebut selaras dengan data terbaru yang dirilis lembaga internasional Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dengan Amerika Serikat, China, dan Rusia menjadi tiga negara dengan belanja militer terbesar pada 2023.
Sedangkan, ujar Puan melanjutkan, pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negara-negara tersebut.
Menurut Puan, ketimpangan pendanaan tersebut sangatlah kontradiktif dengan kebutuhan dunia.
Saat ini, kata Puan lagi, dunia sedang dihadapkan kepada ancaman luar biasa, seperti ancaman-ancaman bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air.
Puan menyayangkan perhatian masyarakat internasional yang lebih fokus pada isu-isu geopolitik, persaingan kekuatan, serta kompetisi ekonomi. Padahal, terdapat isu mengenai ketahanan air yang penting untuk diatasi.
“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya,” kata Puan.
Oleh karena itu, ia berpandangan, jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air dapat diselesaikan secara signifikan.
“Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air,” kata Puan.
Sebagai salah satu bentuk keseriusan parlemen dalam mendukung inisiatif air, DPR menggelar Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum yang akan membahas 4 isu substantif.
Adapun keempat isu tersebut, yakni "Access to water and sanitation: A deal-breaker for achieving sustainable development"; "Innovative practices for inclusive and equitable access to water"; "Water at the heart of climate action"; serta "Water diplomacy, cooperation and science for peace".
“Pemerintah dan parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air,” kata Puan Maharani.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
“Studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2023. Jumlah itu mencapai 2,3 persen PDB global,” kata Puan Maharani pada High Level Meeting World Water Forum ke-10, di Nusa Dua, Bali, Senin.
Data tersebut selaras dengan data terbaru yang dirilis lembaga internasional Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dengan Amerika Serikat, China, dan Rusia menjadi tiga negara dengan belanja militer terbesar pada 2023.
Sedangkan, ujar Puan melanjutkan, pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negara-negara tersebut.
Menurut Puan, ketimpangan pendanaan tersebut sangatlah kontradiktif dengan kebutuhan dunia.
Saat ini, kata Puan lagi, dunia sedang dihadapkan kepada ancaman luar biasa, seperti ancaman-ancaman bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air.
Puan menyayangkan perhatian masyarakat internasional yang lebih fokus pada isu-isu geopolitik, persaingan kekuatan, serta kompetisi ekonomi. Padahal, terdapat isu mengenai ketahanan air yang penting untuk diatasi.
“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya,” kata Puan.
Oleh karena itu, ia berpandangan, jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air dapat diselesaikan secara signifikan.
“Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air,” kata Puan.
Sebagai salah satu bentuk keseriusan parlemen dalam mendukung inisiatif air, DPR menggelar Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum yang akan membahas 4 isu substantif.
Adapun keempat isu tersebut, yakni "Access to water and sanitation: A deal-breaker for achieving sustainable development"; "Innovative practices for inclusive and equitable access to water"; "Water at the heart of climate action"; serta "Water diplomacy, cooperation and science for peace".
“Pemerintah dan parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air,” kata Puan Maharani.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024