Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.
"Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya (agar) lurus. Dan memastikan kereta itu sampai di tujuan dengan cepat dan tepat, pas," kata Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Dalam melaksanakan tugasnya itu, Jokowi mengingatkan bahwa tugas utama BPKP bukan lah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
"Jangan terbalik. Fokus-nya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tetapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah," tutur dia.
Tugas dan peran BPKP dalam ikut mengawasi jalannya pembangunan disebutnya akan semakin berat ke depannya, seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi serta program dan belanja pemerintah yang semakin besar.
Selain itu, kompetisi antarnegara yang akan semakin ketat juga menambah tantangan bagi kinerja BPKP.
"Ini sudah sering saya sampaikan: negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara maju mengalahkan negara berkembang. Tidak," tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, guna menunjang kecepatan dan ketepatan kerja, Presiden Jokowi mendorong BPKP terus berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi.
Sejumlah perangkat teknologi yang bisa dimanfaatkan antara lain platform early detection dan exclusion system untuk memperingatkan dan memasukkan ke daftar hitam (blacklist) pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain serta rescoring tool untuk deteksi fraud dalam pencairan anggaran.
Selain itu, terdapat robotic process automation system untuk otomatisasi pengawasan serta sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan.
"Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," tutur Kepala Negara.
Dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa sepanjang tahun 2020 sampai triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.
"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan," imbuh Yusuf Ateh.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
"Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya (agar) lurus. Dan memastikan kereta itu sampai di tujuan dengan cepat dan tepat, pas," kata Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Dalam melaksanakan tugasnya itu, Jokowi mengingatkan bahwa tugas utama BPKP bukan lah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
"Jangan terbalik. Fokus-nya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tetapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah," tutur dia.
Tugas dan peran BPKP dalam ikut mengawasi jalannya pembangunan disebutnya akan semakin berat ke depannya, seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi serta program dan belanja pemerintah yang semakin besar.
Selain itu, kompetisi antarnegara yang akan semakin ketat juga menambah tantangan bagi kinerja BPKP.
"Ini sudah sering saya sampaikan: negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara maju mengalahkan negara berkembang. Tidak," tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, guna menunjang kecepatan dan ketepatan kerja, Presiden Jokowi mendorong BPKP terus berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi.
Sejumlah perangkat teknologi yang bisa dimanfaatkan antara lain platform early detection dan exclusion system untuk memperingatkan dan memasukkan ke daftar hitam (blacklist) pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain serta rescoring tool untuk deteksi fraud dalam pencairan anggaran.
Selain itu, terdapat robotic process automation system untuk otomatisasi pengawasan serta sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan.
"Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," tutur Kepala Negara.
Dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa sepanjang tahun 2020 sampai triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.
"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan," imbuh Yusuf Ateh.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024