Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah bisa menjelaskan secara transparan soal penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya penjelasan itu diperlukan, khususnya untuk diketahui para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN. Jangan sampai, kata dia, pengunduran diri itu membuat investor menjadi tidak tertarik.
"Semoga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari," kata Puan di usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu transparan terkait adanya pengunduran diri itu agar pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia yang baru itu bisa tetap berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, dia pun meminta agar pemerintahan yang sekarang masih menjabat untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah selanjutnya yang akan terbentuk pada Oktober 2024, terkait pemilihan Kepala Otorita IKN yang baru secara definitif.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Menindaklanjuti hal itu, kata Pratikno, telah terbit juga Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Menaesneg membantah mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe berkaitan dengan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Namun dia mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Dhony Rahajoe dan Bambang Susantono dari Otorita IKN.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Menurutnya penjelasan itu diperlukan, khususnya untuk diketahui para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN. Jangan sampai, kata dia, pengunduran diri itu membuat investor menjadi tidak tertarik.
"Semoga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari," kata Puan di usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu transparan terkait adanya pengunduran diri itu agar pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia yang baru itu bisa tetap berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, dia pun meminta agar pemerintahan yang sekarang masih menjabat untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah selanjutnya yang akan terbentuk pada Oktober 2024, terkait pemilihan Kepala Otorita IKN yang baru secara definitif.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Menindaklanjuti hal itu, kata Pratikno, telah terbit juga Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Menaesneg membantah mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe berkaitan dengan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Namun dia mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Dhony Rahajoe dan Bambang Susantono dari Otorita IKN.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024