Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menegaskan bahwa TNI tidak pernah menyerah untuk berusaha membebaskan Philips Mehrtens, pilot berkebangsaan Selandia Baru yang disandera OPM di Papua sejak Februari 2023.
Mayjen TNI Nugraha mengatakan bahwa pembebasan pilot Philips tidak dapat dalam waktu singkat karena ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan, termasuk salah satunya terkait dengan kondisi lapangan di Papua.
"Kami masih negosiasi," kata Kapuspen TNI saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.
Ketika merespons pertanyaan apakah TNI menyerah soal penculikan tersebut, dia menegaskan, "Enggaklah. Enggak ada kata menyerah untuk TNI."
Pembebasan Philips, kata dia, tidak dapat dipastikan waktunya karena berbagai macam pertimbangan.
"Banyak pertimbangan. Ya waktu tidak bisa menentukan. Kondisi di lapangan yang membuat kami banyak yang harus dipertimbangkan," katanya lagi.
Kabar terakhir mengenai keberadaan Philips muncul dalam rekaman video dan siaran tertulis dari OPM kelompok Egianus Kogoya pada bulan April 2024.
Dalam tayangan itu, OPM memperlihatkan kondisi terbaru Philips yang diculik di landasan pacu Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada tanggal 27 Februari 2023.
Philips saat itu dalam tugas menerbangkan pesawat komersial milik Susi Air.
Juru Bicara OPM Sebby Sambom dalam siaran resminya itu menyebutkan bahwa OPM bakal membebaskan Philips dalam proses negosiasi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikatakan pula bahwa Philips bakal dibebaskan jika pemerintah RI dan pemerintah Selandia Baru menuruti tuntutan OPM.
Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philips, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis.
Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2024, keduanya sepakat pembebasan Philips harus menggunakan pendekatan yang persuasif.
Ma'ruf mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami keprihatinan pemerintah Selandia Baru dengan masih berlanjutnya penyanderaan Kapten Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata di Papua.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan pembebasan pilot tersebut secepatnya. Prioritas utama dalam upaya tersebut adalah keselamatan Kapten Philip Mehrtens," kata Wapres RI selepas bertemu PM Selandia Baru.
Pendekatan persuasif yang dilakukan Indonesia, salah satunya melibatkan tokoh-tokoh dari gereja di wilayah Papua.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Mayjen TNI Nugraha mengatakan bahwa pembebasan pilot Philips tidak dapat dalam waktu singkat karena ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan, termasuk salah satunya terkait dengan kondisi lapangan di Papua.
"Kami masih negosiasi," kata Kapuspen TNI saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.
Ketika merespons pertanyaan apakah TNI menyerah soal penculikan tersebut, dia menegaskan, "Enggaklah. Enggak ada kata menyerah untuk TNI."
Pembebasan Philips, kata dia, tidak dapat dipastikan waktunya karena berbagai macam pertimbangan.
"Banyak pertimbangan. Ya waktu tidak bisa menentukan. Kondisi di lapangan yang membuat kami banyak yang harus dipertimbangkan," katanya lagi.
Kabar terakhir mengenai keberadaan Philips muncul dalam rekaman video dan siaran tertulis dari OPM kelompok Egianus Kogoya pada bulan April 2024.
Dalam tayangan itu, OPM memperlihatkan kondisi terbaru Philips yang diculik di landasan pacu Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada tanggal 27 Februari 2023.
Philips saat itu dalam tugas menerbangkan pesawat komersial milik Susi Air.
Juru Bicara OPM Sebby Sambom dalam siaran resminya itu menyebutkan bahwa OPM bakal membebaskan Philips dalam proses negosiasi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikatakan pula bahwa Philips bakal dibebaskan jika pemerintah RI dan pemerintah Selandia Baru menuruti tuntutan OPM.
Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philips, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis.
Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2024, keduanya sepakat pembebasan Philips harus menggunakan pendekatan yang persuasif.
Ma'ruf mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami keprihatinan pemerintah Selandia Baru dengan masih berlanjutnya penyanderaan Kapten Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata di Papua.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan pembebasan pilot tersebut secepatnya. Prioritas utama dalam upaya tersebut adalah keselamatan Kapten Philip Mehrtens," kata Wapres RI selepas bertemu PM Selandia Baru.
Pendekatan persuasif yang dilakukan Indonesia, salah satunya melibatkan tokoh-tokoh dari gereja di wilayah Papua.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024