Kelompok perjuangan Palestina, Hamas dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), pada Rabu (11/9) menyatakan tidak akan menjalin kesepakatan dengan Israel kecuali ada gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel secara penuh dari Jalur Gaza.
“Situasi di Jalur Gaza setelah perang (ketika berakhir) adalah urusan murni Palestina,” kata kedua kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
"Setiap kekuatan, dari mana pun asalnya, yang bertindak di luar konsensus nasional akan diperlakukan sebagai kekuasaan pendudukan," kata mereka, menegaskan.
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) telah berulang kali meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengajukan rencana terkait Gaza setelah perang berakhir.
Sementara itu, oposisi Israel mengkritik Netanyahu karena dianggap memulai perang tanpa rencana pascaperang.
Kalangan penentang itu juga menolak segala bentuk pemerintahan militer di Gaza atas anggapan berpotensi menimbulkan "kerugian berat."
Netanyahu berjanji akan “memusnahkan" Hamas dan menegaskan bahwa kelompok Palestina itu tidak akan dibiarkan memerintah Gaza setelah perang.
PM Israel itu juga menuduh Otoritas Palestina melakukan “terorisme,” tanpa memerinci alternatif pemerintahan yang diharapkannya.
Hamas dan DFLP menyatakan, “Kami menegaskan kembali bahwa tidak ada kesepakatan yang akan dibuat dengan pendudukan Zionis tanpa gencatan senjata menyeluruh, penarikan penuh dari Gaza, pencabutan blokade, rekonstruksi, dan pertukaran tahanan.”
Negosiasi tidak langsung antara Tel Aviv dan Hamas telah mencapai tahap kritis karena Netanyahu bersikeras melanjutkan perang serta mempertahankan Koridor Philadelphi dan Netzarim di Gaza selatan dan tengah.
Hamas, sementara itu, menuntut Israel menarik pasukannya secara penuh dan mengembalikan para warga yang mengungsi tanpa syarat.
Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak serangan awal pada Oktober tahu lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata secepatnya.
Hampir 41.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dan lebih dari 95.000 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh populasi wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade, yang sedang berlangsung serta menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel di Mahkamah Internasional menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
“Situasi di Jalur Gaza setelah perang (ketika berakhir) adalah urusan murni Palestina,” kata kedua kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
"Setiap kekuatan, dari mana pun asalnya, yang bertindak di luar konsensus nasional akan diperlakukan sebagai kekuasaan pendudukan," kata mereka, menegaskan.
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) telah berulang kali meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengajukan rencana terkait Gaza setelah perang berakhir.
Sementara itu, oposisi Israel mengkritik Netanyahu karena dianggap memulai perang tanpa rencana pascaperang.
Kalangan penentang itu juga menolak segala bentuk pemerintahan militer di Gaza atas anggapan berpotensi menimbulkan "kerugian berat."
Netanyahu berjanji akan “memusnahkan" Hamas dan menegaskan bahwa kelompok Palestina itu tidak akan dibiarkan memerintah Gaza setelah perang.
PM Israel itu juga menuduh Otoritas Palestina melakukan “terorisme,” tanpa memerinci alternatif pemerintahan yang diharapkannya.
Hamas dan DFLP menyatakan, “Kami menegaskan kembali bahwa tidak ada kesepakatan yang akan dibuat dengan pendudukan Zionis tanpa gencatan senjata menyeluruh, penarikan penuh dari Gaza, pencabutan blokade, rekonstruksi, dan pertukaran tahanan.”
Negosiasi tidak langsung antara Tel Aviv dan Hamas telah mencapai tahap kritis karena Netanyahu bersikeras melanjutkan perang serta mempertahankan Koridor Philadelphi dan Netzarim di Gaza selatan dan tengah.
Hamas, sementara itu, menuntut Israel menarik pasukannya secara penuh dan mengembalikan para warga yang mengungsi tanpa syarat.
Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak serangan awal pada Oktober tahu lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata secepatnya.
Hampir 41.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dan lebih dari 95.000 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh populasi wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade, yang sedang berlangsung serta menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel di Mahkamah Internasional menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza.
Sumber: Anadolu
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024