Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menargetkan 7.730 orang mengikuti program sekolah lapang pada tahun anggaran 2026.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa sekolah lapang merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap cuaca, iklim dan gempa bumi.
"Program sekolah lapang ini penting, karena langsung menyasar masyarakat, mulai dari petani, nelayan, hingga warga di daerah rawan gempa," kata dia.
BMKG menargetkan sekolah lapang gempa bumi sebanyak 3.100 orang yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur. Sementara sekolah lapang cuaca nelayan ditargetkan sebanyak 3.000 orang.
Selain itu, terdapat sekolah lapang iklim dengan target 1.630 orang, yang terdiri atas program operasional berbasis praktik lapangan dan program tematik di kelas.
Menurut dia, kebutuhan pendanaan untuk sekolah lapang masih bergantung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga belum sepenuhnya terjamin dari anggaran rupiah murni.
"Padahal, sekolah lapang ini merupakan program prioritas nasional, sehingga perlu dukungan anggaran yang memadai," ujarnya.
Dwikorita berharap dukungan Komisi V DPR, baik dari segi penganggaran hingga teknis pelaksanaan dapat memastikan kesinambungan sekolah lapang agar semakin banyak masyarakat yang mampu beradaptasi dengan ancaman bencana hidrometeorologi dan geofisika.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa pagu kebutuhan BMKG tahun depan mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Sementara pagu anggaran yang disetujui hanya sebesar Rp2,675 triliun, sehingga terdapat backlog atau selisih Rp880,56 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2025