......Karena rendahnya kualitas perencanaan, terdapat kegiatan pembangunanan rehab jalan pada 2013 kini sudah mengalami kerusakan," katanya......Jambi (ANTARA Jambi) - DPRD Muarojambi dalam rapat paripurnanya, Selasa, menyoroti dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2013.
Rekomendasi DPRD yang dibacakan Ketua Komisi B Samsul Bahri di antaranya menyoroti adanya pekerjaan jalan yang tumpang tindih antara PU dengan PNPM.
Jalan di Sungai Bahar antara Unit 5 dan Unit 1 tersebut belum diaspal, namun anggaran yang dikeluarkan cukup besar, karena itu pembangunan infrastruktur perlu adanya pengawasan berlapis, konsultan dan pengawasan masyarakat. "Jalan di Sungai Bahar itu di tengah-tengahnya tidak diaspal," kata Samsul.
Selain itu, Dinas PU juga harus meningkatkan kualitas pekerjaan dari rekanan yang mengerjakan, sehingga pembangunan tidak rusak dalam jangka waktu cepat.
Di bidang Bina Marga misalnya, bidang ini belum memiliki peraturan daerah tentang sistem jaringan jalan serta peraturan bupati tentang kelas jalan, sehingga rencana umum pembangunan jaringan ruas-ruas jalan yang baru serta rencana umum peningkatan dan penunjung ruas jalan yang ada belum dapat disusun secara rapi.
Sebagai akibatnya, rencana pembangunan peningkatan dan penunjang jalan dan jembatan cenderung dilakukan secara sporadis dengan tingkat akurasi dan kualitas yang belum dapat dipercaya seluruhnya.
"Karena rendahnya kualitas perencanaan, terdapat kegiatan pembangunanan rehab jalan pada 2013 kini sudah mengalami kerusakan," katanya.
DPRD meminta Pemkab Muarojambi pada tahun mendatang segera mengajukan Ranperda tentang sistem jaringan transportasi, melakukan sosialisasi kelas jalan kepada masyarakat, melakukan pengawasan terhadap rekanan dalam kegiatan pembangunan.
"Pemkab harus selektif dalam menentukan rekanan yang melakukan pengerjaan pengaspalan atau rehab jalan. Pada tahun 2013 hasilnya kurang sempurna atau mengalami kerusakan pada beberapa titik. Kinerja Dinas PU belum maksimal," tegasnya.
Untuk bidang Cipta Karya, banyak ditemukan pekerjaan pembangunan prasarana gedung yang mutu pekerjaannya tidak memuaskan, terutama pekerjaan mengunakan material kayu.
"Untuk masalah ini kami minta perencanaan pembangunan sarana gedung yang dibangun lebih mengutamakan penggunaan material non kayu yang bahannya murah didapat," ujarnya.
Sementara di Bidang Pengairan, dewan menilai pembangunan saluran irigasi hasilnya belum optimal pemanfaatannya, karena Dinas PU hanya membangun saluran irigasinya saja, sedangkan untuk kegiatan optimalisasi lahan dikerjakan oleh Dinas Pertanian," tambahnya.(Ant)
Pewarta: Dodi Saputra: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
