Jakarta (ANTARA Jambi) - Pemerintah memutuskan menolak utang senilai
satu miliar poundsterling yang ditawarkan Perdana Menteri Inggris David
Cameron saat berkunjung ke Indonesia akhir Juli 2015.
Deputi
Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata di kantornya Jakarta, Kamis
membeberkan, pemerintah belum memiliki pengalaman kerja sama yang
memadai dalam pembiayaan pembangunan dengan Inggris.
"Jadi untuk
pembiayaan antarpemerintah mungkin tidak akan kami ambil. Namun untuk
skema kerja sama lain seperti swasta, silakan," kata Wismana.
Pemerintah
juga mempertimbangkan kecepatan realisasi pembangunan dari setiap
pinjaman luar negeri yang akan ditarik sehingga dalam menarik pinjaman,
pemerintah akan lebih mengutamakan mitra sudah berpengalaman bekerja
sama dengan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga
mempertimbangkan manfaat berlipat dari kerja sama dengan masing-masing
mitra, sedangkan masukan kementerian/lembaga (K/L) teknis sebagai
pelaksana program atau proyek kerja sama juga menjadi pertimbangan untuk
tidak mengambil tawaran pinjaman itu.
"Kita cari sesuai
perbandingan manfaat. Kita melihat kecocokan. Dia pernah mengerjakan apa
di sini. Lalu, apakah K/L sudah terbiasa dengan itu," kata dia.
Hingga
saat ini mitra yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk
pembiayaan proyek adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank
Pembangunan Islam untuk multilateral, sedangkan pembiayaan bilateral
bersama Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jerman.
Dalam
kunjungan kenegaraan PM Inggris David Cameron, Pemerintah Inggris
menawarkan pinjaman satu miliar poundsterling untuk membiayai sejumlah
proyek infrastruktur seperti sistem pengolahan limbah dan proyek tenaga
panas bumi.
Indonesia sudah menetapkan proyek-proyek yang didanai
utang dalam buku Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) 2015-2019
atau "Blue Book".
Dalam buku itu ada 39 program yang mencakup 116 proyek pembangunan, dengan total nilai 39,9 miliar dolar AS.
Dalam
rencana pinjaman itu, nilai proyek pembangunan jalur kereta api
tercatat sebagai yang terbesar senilai 6,8 miliar dolar AS dan
selanjutnya pembangunan pembangkit listrik senilai 4,9 miliar dolar AS.
Indonesia tak mau diutangi Inggris
Kamis, 17 September 2015 15:22 WIB
......Jadi untuk pembiayaan antarpemerintah mungkin tidak akan kami ambil. Namun untuk skema kerja sama lain seperti swasta, silakan......