Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum dan seluruh personel Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar di Solo pertengahan November 2022 haruslah diisi oleh pemimpin yang responsif, transformatif, dan independen dalam menghadapi tantangan global.
Dalam Dialog Kebangsaan Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, di Mataram pada Jumat (28/10), Syamsuddin menuturkan pemimpin yang ideal bagi Muhamamdiyah tentu harus sejalan dengan jati diri, visi, dan misi Muhammadiyah.
Sebagai gerakan Islam, pimpinan Muhammadiyah harus memahami secara baik dan benar ajaran-ajaran Islam dari kedua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah. Selain itu, perlu juga memahami aliran-aliran pemikiran di kalangan umat Islam sehingga mampu membawa Muhammadiyah secara baik dan benar.
“Pemimpin juga tentu harus memahami paham keagamaan atau ideologi Muhammadiyah, bila perlu mampu mengembangkannya. Pimpinan Muhamamdiyah perlu memiliki kemampuan menggerakkan, mengembangkan segala sumber daya ke arah pencapaian tujuan gerakan. Serta mampu membangun relasi dan komunikasi sosial baik secara nasional maupun internasional,” katanya.
Menurutnya keberhasilan bergerak dalam bangsa yang majemuk, membuat Muhammadiyah dihargai dan diakui dalam skala internasional. Oleh karenanya, penting pula jika ketua umum dapat berasal dari figur publik yang mandiri, berintegritas, luas dan luwes dalam pergaulan, serta tegas dalam pendirian dan tidak terikat oleh politik.
Din Syamsuddin menambahkan kinerja PP Muhammadiyah selama satu periode terakhir sudah menjalankan performa yang efektif, karena bertambahnya amal yang dijalankan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan hingga sosial ekonomi.
Gerakan dakwah pencerahan Muhammadiyah juga sudah merambah mancanegara dengan berdirinya cabang-cabang istimewa, organisasi saudara (sister education) dan juga lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis, Muhammadiyah College di Melbourne, dan Sekolah Muhammadiyah untuk pengungsi Palestina di Lebanon.
“Jadi tentang siapa yang disepakati sebagai ketua umum, itu hanyalah hal siapa yang dimajukan selangkah dan ditinggikan seranting,” ujarnya.
Din Syamsuddin menambahkan tidak ada masalah jika calon ketua umum memiliki banyak agenda keluar masuk Istana Kepresidenan. Selama hal tersebut digunakan untuk kebaikan, bukan mematuhi pemimpin yang zhalim.
“Baik-baik saja jika ada calon Ketua Umum PP Muhammadiyah masuk-keluar istana asalkan datang untuk beramar ma'ruf dan bernahyi munkar, yaitu dia tidak mau taat dan patuh kepada pemimpin zhalim dan ja-ir,” ujarnya.
