Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah satu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam struktur anggota Kabinet Merah Putih bertujuan memastikan pembangunan di setiap daerah berjalan lancar.
"Hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri," kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan usai pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan dilantiknya Akhmad Wiyagus, kini Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga wakil menteri, dengan dua Wamendagri yang telah diangkat sebelumnya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk yang dipimpin Tito Karnavian sebagai Mendagri.
Prasetyo menjelaskan dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten dan 38 provinsi, Presiden ingin memastikan pembinaan dan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.
"Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri," kata Pras, sapaan akrabnya.
Sebagai informasi, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 23 September 1967.
Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dan meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Trisakti.
Dikenal dengan latar belakang reserse, Wiyagus menapaki karier di kepolisian, mulai dari Kapolda Gorontalo, Kapolda Lampung, Asisten Utama Kapolri, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Reputasinya semakin menguat setelah menerima Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas berkat ketegasannya dalam memberantas korupsi di Gorontalo.
Selain karier di Kepolisian, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengamanan dan Penegakan Hukum BP Batam.
