Jakarta (ANTARA) - Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.
Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.
Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.
Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.
Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.
Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.
Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.
Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.
Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.
Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.
Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. "Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!," kata Trump kepada Presiden Prabowo.
Langkah awal
KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.
Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.
KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.
Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.
Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.
Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.
Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.
Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.
Kawal perdamaian
Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.
Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.
Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.
Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.
Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.
KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.
