Bogor (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan efisiensi anggaran sebesar Rp1,7 triliun di Kementerian Pertanian (Kementan) mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp17 triliun melalui realokasi belanja langsung ke sektor produksi pertanian.
Amran mengatakan efisiensi tersebut dilakukan dengan memangkas pos perjalanan dinas, seminar, perbaikan gedung, serta rapat di hotel yang kemudian dialihkan untuk kebutuhan produktif seperti benih, pompa, dan alat mesin pertanian (alsintan).
“Di tempat kami, kami efisiensi Rp1,7 triliun menghasilkan Rp17 triliun. Perjalanan dinas kami cabut, seminar tidak ada, rapat hotel tidak ada, dan uangnya kami alihkan untuk benih, pompa, dan alsintan,” kata Amran dalam acara "Retreat Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)" di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia menyebut dampak kebijakan tersebut sudah terlihat dalam waktu sekitar tiga bulan karena peningkatan produksi langsung mendorong perputaran ekonomi di tingkat petani dan daerah.
Menurut Amran, pendekatan kebijakan dan perbaikan alokasi belanja jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar penambahan anggaran, karena perubahan regulasi dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar.
“Ini bukan karena uang, tapi karena kebijakan. Kebijakan jauh lebih berbahaya daripada koruptor kalau salah. Tapi kalau benar, dampaknya luar biasa,” ujar dia.
Dalam konteks penguatan ketahanan pangan nasional, Amran mengatakan pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan besar untuk sektor peternakan guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut kebutuhan tambahan produksi untuk mendukung MBG mencapai sekitar 0,7 juta ton telur dan 1,1 juta ton daging ayam per tahun, sehingga pasokan harus dipersiapkan dari hulu.
Untuk itu, pemerintah melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dengan dukungan pembiayaan sekitar Rp20 triliun serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp50 triliun bagi peternak.
“Kita siapkan BUMN dengan dukungan sekitar Rp20 triliun dan KUR Rp50 triliun untuk peternak,” kata Amran.
Ia menegaskan peran negara penting sebagai instrumen intervensi pasar, khususnya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan strategis.
Amran mengatakan pemerintah tidak akan ragu menggunakan BUMN sebagai alat stabilisasi apabila terjadi gejolak harga akibat praktik spekulasi atau penahanan pasokan.
“Apa instrumen kita intervensi pasar kalau negara tidak punya stok? Karena itu negara harus hadir. Jangan yang ditekan pengecer kecilnya, tapi cari pemain besarnya,” ujar dia.
Selain penguatan peternakan, Amran juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas pertanian sebagai sumber nilai tambah dan penguatan ekonomi nasional.
Ia menyebut hilirisasi kelapa, sawit, dan komoditas perkebunan lainnya berpotensi meningkatkan nilai ekonomi puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.
Dalam paparannya, ia mengatakan kombinasi efisiensi anggaran, perbaikan regulasi, dan hilirisasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat posisi ekonomi Indonesia.
Kebijakan pangan yang tepat tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan, katanya menambahkan.
“Kalau pangan dan energi kita kuasai, negara tidak mudah digoyang. Pangan ini fondasi, dan tugas kita memastikan kebijakan benar-benar sampai ke rakyat,” ujar dia.
Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal kebijakan tersebut dengan penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan petani dan konsumen, serta memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
