Bangko, Merangin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). 

Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial dan sarana produktif di kawasan Objek Wisata Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin A. Lazik, mengatakan program Keramba Jaring Apung merupakan stimulus dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pembinaan Kelompok Adat Terpencil Kemensos RI yang diprioritaskan bagi warga SAD di kawasan lingkar luar Dam Betuk.

“Teknisi dari Bandung sudah tiba dan pemasangan dimulai besok pagi. Harapannya, warga SAD memiliki keterampilan baru melalui budidaya ikan sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka,”katanya seperti rilis diterima Selasa.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur itu meliputi Keramba Jaring Apung bantuan Kementerian Sosial RI, jaringan listrik gratis, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, program tersebut juga akan mendapat pendampingan dari Dinas Perikanan Kabupaten Merangin agar keberlanjutan budidaya ikan benar-benar berjalan optimal.

Selain bantuan sarana perikanan, pemerintah juga menyalurkan bantuan PKH Triwulan II tahun 2026 senilai sekitar Rp7 miliar kepada 11.047 penerima manfaat di Kabupaten Merangin.

Tak hanya itu, bantuan pemasangan instalasi listrik gratis senilai Rp24,5 juta turut diberikan kepada lima rumah warga SAD di Desa Pauh Menang. Bantuan tersebut ditransfer langsung melalui Kantor Pos kepada penerima manfaat.

Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan dengan baik demi perubahan ekonomi masyarakat SAD.

“Dulu saya, Pak Kapolres dan Pak Dandim berjanji Dam Betuk ini harus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan warga SAD. Sekarang janji itu kami penuhi. Kalau berhasil akan kita tambah lagi,” kata M. Syukur.

Bupati juga mengingatkan masyarakat SAD untuk meninggalkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan mulai beralih ke usaha yang lebih berkelanjutan.

“Kita tidak boleh lagi main kucing-kucingan. Semua warga memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama,” tegasnya.

Di hadapan warga SAD, M. Syukur juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Ia menegaskan tidak boleh ada anak SAD yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya.

“Kalau tidak ada baju, tas, atau sepatu sekolah, biar Bupati yang siapkan. Anak-anak SAD harus sekolah dan diperlakukan sama,” ujarnya.

Bupati bahkan menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama dengan anggaran hampir Rp300 miliar yang diprioritaskan bagi anak-anak SAD.

“Dunia sudah berubah. Kita harus punya pola pikir Merangin Baru. Bisa saja 20 atau 30 tahun ke depan, anak SAD menjadi Bupati Merangin. Tapi syaratnya harus sekolah dan kuliah,”ujarnya.

Selain fokus pada pemberdayaan masyarakat, Pemkab Merangin juga berencana memperbaiki akses jalan menuju kawasan Dam Betuk guna menghidupkan kembali sektor pariwisata.

Bupati meminta pengelolaan wisata nantinya dilakukan secara kolaboratif antara warga desa dan warga SAD agar tercipta pemerataan manfaat ekonomi tanpa memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.



Pewarta: Riski Apriyani
Editor : Siri Antoni

COPYRIGHT © ANTARA 2026