Jambi (ANTARA Jambi) - Rencana Pemkot Jambi yang akan mengalifungsikan salah satu terminal menjadi mal atau pusat perbelajaan dinilai tidak sesuai dengan rencana strategis tata ruang di daerah itu.
Salah satu pengamat tata ruang Kota Jambi Ir Erbandi, Selasa mengatakan, kawasan terminal Simpang Kawat di Kota Jambi tidak masuk rencana sebagai kawasan perekonomian karena lokasinya merupakan daerah pemukiman serta kondisi lalulintas yang padat.
"Jadi, jika alasan Pemkot Jambi hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) tidak tepat. Mau dimanapun mal didirikan, asal tetap berada di kawasan Kota Jambi pajak dan retribusinya tetap masuk ke daerah," ujarnya.
.
Pembangunan mal tidak harus berlokasi di pusat kota. Justru pembangunan mal bisa diarahkan untuk pengembangan kota ke depan, yakni dengan memanfaatkan lahan kosong sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung di daerah itu.
Yang terjadi selama ini, mal-mal di Kota Jambi berada di pusat kota semua, imbasnya kota menjadi rawan macet.
Seharusnya, Pemkot Jambi tidak langsung menyetujui keinginan investor yang akan membangun mal di pusat kota, pemerintah daerah harus mendorong agar mal dibangun di lokasi lain yang memang perlu dirangsang agar cepat tumbuh.
Banyak kawasan di Kota Jambi yang perlu dirangsang pertumbuhannya seperti kawasan Simpang Rimbo dan Payo Selincah.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5) Kota Jambi Nasroel Yasir menolak keras rencana pembangunan mal di areal terminal Simpang Kawat itu.
"Pemkot Jambi mestinya berpikir ulang, area terminal itu bisa diubah menjadi kawasan pasar modern. Selain menjadi daerah percontohan juga menjamin keberadaan pedagang untuk tetap berusaha. Tidak melulu mengedepankan kepentingan pemilik modal besar," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto menyatakan keberadaan mal bisa meningkatkan pendapatan bagi daerah dengan rata-rata pertahun mencapai Rp200 juta. Sementara saat ini PAD yang dihasilkan dari aktifitas terminal Simpang Kawat rata-rata pertahun hanya Rp17 juta.
(T.KR-BS)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2012
Salah satu pengamat tata ruang Kota Jambi Ir Erbandi, Selasa mengatakan, kawasan terminal Simpang Kawat di Kota Jambi tidak masuk rencana sebagai kawasan perekonomian karena lokasinya merupakan daerah pemukiman serta kondisi lalulintas yang padat.
"Jadi, jika alasan Pemkot Jambi hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) tidak tepat. Mau dimanapun mal didirikan, asal tetap berada di kawasan Kota Jambi pajak dan retribusinya tetap masuk ke daerah," ujarnya.
.
Pembangunan mal tidak harus berlokasi di pusat kota. Justru pembangunan mal bisa diarahkan untuk pengembangan kota ke depan, yakni dengan memanfaatkan lahan kosong sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung di daerah itu.
Yang terjadi selama ini, mal-mal di Kota Jambi berada di pusat kota semua, imbasnya kota menjadi rawan macet.
Seharusnya, Pemkot Jambi tidak langsung menyetujui keinginan investor yang akan membangun mal di pusat kota, pemerintah daerah harus mendorong agar mal dibangun di lokasi lain yang memang perlu dirangsang agar cepat tumbuh.
Banyak kawasan di Kota Jambi yang perlu dirangsang pertumbuhannya seperti kawasan Simpang Rimbo dan Payo Selincah.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5) Kota Jambi Nasroel Yasir menolak keras rencana pembangunan mal di areal terminal Simpang Kawat itu.
"Pemkot Jambi mestinya berpikir ulang, area terminal itu bisa diubah menjadi kawasan pasar modern. Selain menjadi daerah percontohan juga menjamin keberadaan pedagang untuk tetap berusaha. Tidak melulu mengedepankan kepentingan pemilik modal besar," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto menyatakan keberadaan mal bisa meningkatkan pendapatan bagi daerah dengan rata-rata pertahun mencapai Rp200 juta. Sementara saat ini PAD yang dihasilkan dari aktifitas terminal Simpang Kawat rata-rata pertahun hanya Rp17 juta.
(T.KR-BS)
Editor : Nurul
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2012