Jambi (ANTARA Jambi) - Anggaran pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) di Kabupaten Bungo, Jambi, senilai Rp20 miliar dibatalkan akibat persoalan tumpang tindih perizinan.
"Rencananya proses pembangunan KTM akan dimulai tahun ini, tapi pemerintah pusat membatalkannya, mudah-mudahan 2013 bisa kembali dialokasikan sambil menunggu penyelesaian perizinan di lokasi KTM," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo Budi Hartono di Muarabungo, ibukota Bungo, Sabtu.
Sebelumnya, Dinas Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bungo menemukan adanya aktifitas perizinan pertambangan di kawasan KTM yang berlokasi di Kecamatan Bathin III Ulu.
Seluas 80 hektare dari sekitar 3.000 hektare lokasi KTM ternyata sudah dikuasai salah satu perusahaan pertambangan batu bara di daerah itu. Padahal, proses pembangunan KTM harus berwawasan lingkungan.
Menurut Budi, anggaran senilai Rp20 miliar itu sebelumnya telah dialokasikan melalui Kementrian Transmigrasi pada 2011 untuk pembangunan KTM di Kabupaten Bungo dan dijadwalkan dimulai pada 2012.
Ketua DPRD Kabupaten Bungo M Mahilli sangat menyayangkan adanya masalah tumpang tindih izin di lokasi KTM tersebut.
"Benar, program pembangunan KTM di Bungo terpaksa dicoret karena persoalan tumpang tindih perizinan itu," ujarnya.
DPRD mendesak agar Pemkab Bungo segera menyelesaikan tumpang tindih perizinan di lokasi KTM itu.
"Jika memang pembangunan KTM berwawasan lingkungan dan tidak diperbolehkan adanya eksploitasi pertambang di dalam lokasi maka harus segera dicari jalan keluarnya," tambahnya.
Pembangunan KTM di Bungo telah dirancang sejak 2011, di lokasi itu rencananya akan dibangun berbagai fasilitas khusus bagi pengembangan sumber daya masyarakat seperti, Islamic center, pusat bisnis, kawasan terbuka, grand house, sarana belajar dan fasilitas umum lainnya.
Pada program tersebut, Pemkab Bungo sebelumnya juga telah menerima alokasi APBN senilai kurang lebih Rp2,2 miliar untuk pelepasan lahan.(KR-BS)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2012