Ternate (ANTARA Jambi) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Eko Prasojo mengatakan, kultur birokrasi di Indonesia saat ini belum berubah, sehingga pemerintah pusat akan melakukan penataan kembali.
"Dalam penataan itu akan lebih diarahkan kepada upaya mewujudkan reformasi birokrasi publik menuju kepemimpinan aparatur yang berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bermartabat," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, selama ini kultur birokrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah belum menunjukkan perubahan, karena masih menggunakan cara-cara kolonial.
Oleh karena itu, kata Eko, saat ini pihaknya akan mengubah cara perekrutan CPNS yang dilakukan tanpa melihat kompetensi, sehingga terjadi KKN yang begitu besar.
Pemerintah pusat juga berpikir mengubah pola perekrutan CPNS dengan cara yang dilakukan RR Cina dalam merekrut PNS-nya, dimana Cina lebih melihat kompetensi dan kualitas CPNS.
Pemerintah pusat juga akan menerapkan bagi jabatan struktural selama lima tahun harus dievaluasi, sehingga seorang kepala dinas tak harus menggenggam jabatan di atas lima tahun.
Begitu pula, untuk jabatan fungsional saat ini tengah diperjuangkan untuk ditingkatkan tunjungannya, karena selama ini, para PNS lebih termotivasi untuk mengejar jabatan struktural yang memiliki tunjangan lebih besar.
"Kita tengah mengkaji soal tunjangan bagi PNS dengan jabatan fungsional untuk lebih diperhatikan, sehingga PNS tak bermanuver mencari jabatan struktural," katanya.
Pemerintah juga akan mengusulkan jabatan sekda sebagai pembina Baperjakat yang biasanya dijabat oleh kepala daerah.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kepentingan politik yang sengaja digiring oleh kepala daerah saat momentum pilkada.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013